[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe2f471b-b028-4951-864c-f0c4a3d10a99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasangkayu","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

blud
2026
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2026 (1): 35 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.79 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA; pelaksanaan anggaran; tata cara penghapusan piutang; mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek; pengelolaan investasi BLUD; pengelolaan SiLPA BLUD; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2026. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Kabupaten Pasangkayu. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKM dengan menerapkan prinsip ekonomis, produktif, dan praktik bisnis yang sehat guna mencapai efisiensi serta efektivitas layanan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai struktur anggaran BLUD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, APBD, dan pendapatan sah lainnya, yang dikelola secara fleksibel untuk membiayai pengeluaran operasional. Belanja BLUD diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal, yang diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu.

Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada BLUD UPTD PKM untuk melakukan pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek guna menutup selisih kas, serta melakukan investasi jangka pendek berupa deposito atau surat berharga negara untuk mengoptimalkan surplus kas. Pengelolaan aset tetap, persediaan, dan piutang juga diatur secara rinci, termasuk tata cara penghapusan piutang yang tidak tertagih. Terakhir, peraturan ini mengatur pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dapat digunakan untuk kebutuhan likuiditas atau program pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF PASANGKAYU
PROVINCE OF WEST SULAWESI

REGULATION OF THE REGENT OF PASANGKAYU
NUMBER 1 OF 2026
ON
GUIDELINES FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES OF REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS OF COMMUNITY HEALTH CENTERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASANGKAYU,

Considering :

that to implement the provisions of Article 64 paragraph (3), Article 73, Article 85 paragraph (2), Article 87 paragraph (5), Article 94, Article 96, and Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, it is necessary to establish a Regent Regulation concerning Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies of Regional Technical Implementation Units of Community Health Centers;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 of 2003 concerning the Formation of East Luwu Regency and North Mamuju Regency in the Province of South Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 27, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4270);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Administration (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe2f471b-b028-4951-864c-f0c4a3d10a99","actionData","errors"]