[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe2c6605-3fac-4337-95d9-81d240c42500","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024","number","15","year","2024","published_date","2024-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Penyelesaian - Pelanggaran Administrasi - Pemilihan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota
2024
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 15, BN 2024 (647) : 8 hlm.; jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. \n Dasar hukum Peraturan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. \n Peraturan KPU ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Komisi ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui tindak lanjut: a. rekomendasi Bawaslu Provinsi; dan b. rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2024. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2024 ini mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Peraturan ini mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima. Tindak lanjut dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum yang memperhatikan keterpenuhan unsur pelanggaran administrasi. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi, dan segera menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

PPK atau PPS juga wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa dengan menyusun Telaah Hukum. PPK atau PPS melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum untuk memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi. PPK melaporkan temuan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan PPS melaporkan temuan melalui PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. PPK atau PPS segera menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang disampaikan sebelum atau sesudah KPU menetapkan perolehan suara, serta tindak lanjut rekomendasi dalam hal terjadi pengambilalihan tugas dan wewenang pengawas pemilihan secara berjenjang.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 15 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR RESOLUTION OF ELECTION ADMINISTRATION VIOLATIONS
OF GOVERNORS AND VICE GOVERNORS, REGENTS AND VICE REGENTS, AND
MAYORS AND VICE MAYORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 140 paragraph (2)\nLaw Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of\nGovernment Regulation in Lieu of Law Number 1\nof 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and\nMayors into Law, it is necessary to stipulate a\nRegulation of the General Election Commission regarding Procedures for\nResolution of Election Administration Violations of Governors\nand Vice Governors, Regents and Vice Regents, and Mayors\nand Vice Mayors;

In view of:

Law Number 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe2c6605-3fac-4337-95d9-81d240c42500","actionData","errors"]