Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050 menetapkan kebijakan pengelolaan energi di tingkat provinsi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang selaras dengan pengelolaan energi nasional, dengan memprioritaskan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan konservasi energi. Tujuannya adalah mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Ketentuan substansial mencakup periode RUED-P yang berlaku sejak tahun 2020 hingga 2050 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun. Sistematika RUED-P meliputi pendahuluan, kondisi energi daerah, visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan energi daerah, kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah, serta penutup. Sumber energi meliputi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi Tak Terbarukan, dengan prioritas pada penggunaan sumber Energi Bersih seperti gas bumi dan EBT.
Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk pelibatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi melalui koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama. Pola kerjasama dikembangkan dengan berbagai pihak seperti pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan masyarakat. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED–P yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
di desktop Anda.