[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe267cab-ce6f-42f7-8cab-f6283461ccd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelepasan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Tata Cara Pelepasan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PELEPASAN-HAK-ATAS-TANAH-DAN-ATAU-BANGUNAN-MILIK/DIKUASAI-OLEH-PEMERINTAH-KOTA-PANGKALPINANG
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Tahun 2004 Nomor 15 Seri E Nomor 06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pelepasan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:	\n \n Tanah dan bangunan milik / dikuasai Pemerintah kota Pangkalpinang merupakan salah satu asset Pemerintah Daerah yang status haknya dapat dialihkan kepada pihak lain. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.5 Thn 1960; UU No.13 Thn 1980; UU No.4 Thn 1992; UU No.14 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.22 Thn 1999; PP No.49 Thn 1987; PP No.26 Thn 1985; PP No.44 Thn 1994; PP No.25 Thn 2000; Kepmendagri No.11 Thn 2011; Perda No.15 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang tata cara pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik/dikuasi oleh pemerintah kota; persyaratan; kepanitiaan; biaya pelepasan hak tanah dan atau bangunan; proses pelepasan; ketentuan sanksi; ketentuan penyidik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Latar belakangnya adalah bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota merupakan aset daerah yang haknya dapat dialihkan kepada pihak lain, serta untuk mencapai ketertiban hukum dan administrasi.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek pelepasan adalah tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
Subjek pelepasan adalah orang atau badan yang telah atau akan memakai tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan.
Pelepasan hak dapat dilakukan melalui ganti rugi atau tukar guling (ruislag), dengan prinsip saling menguntungkan.
Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melampirkan dokumen seperti surat izin pemakaian tanah, bukti pembayaran, SPPT PBB, KTP, dan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya.
Besarnya nilai ganti rugi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
Reduksi harga dapat diberikan kepada PNS, pensiunan PNS, janda pensiunan PNS, dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, maksimal 50%.
Pemohon yang permohonannya dikabulkan wajib membayar biaya administrasi dan uang muka, serta melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
Sebagai kompensasi pelepasan hak, 60% dari nilai pelepasan harus dibelikan tanah kembali, dan sisanya 40% dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan lain.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal pemohon tidak melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan, dianggap mengundurkan diri dan dihapus dari daftar pemohon.\n2. Jika pembayaran dilakukan secara cicilan dan tidak dapat dipenuhi, pemohon dianggap mengundurkan diri dan uang muka menjadi milik Pemerintah Daerah.\n3. Dalam hal tukar guling, pemohon tidak dibenarkan memindahtangankan haknya tanpa izin Pemerintah Kota.\n4. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 14 YEAR 2004
ABOUT
PROCEDURES FOR RELEASING RIGHTS TO LAND
AND/OR BUILDINGS OWNED/CONTROLLED
BY THE GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that land and buildings owned / controlled by the Pangkalpinang City Government are one of the Regional Government's assets whose rights status can be transferred to other parties.
that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and by observing the development of the community in Pangkalpinang City and in order to achieve legal order and administrative order, the regulation regarding the release of rights to land and/or buildings owned / controlled by the Pangkalpinang City Government needs to be stipulated by Regional Regulation.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe267cab-ce6f-42f7-8cab-f6283461ccd6","actionData","errors"]