[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe0ea83c-a9d4-48ba-a75c-63e939163b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","2016-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkalis","place_of_enactment","Bengkalis","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016/Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 1956; 3. UU No. 25 Tahun 2004; 4. UU No. 17 Tahun 2007; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. PP No. 39 Tahun 2006; 7. PP No. 40 Tahun 2006; 8. PP No. 6 Tahun 2008; 9. PP No. 7 Tahun 2008; 10. PP No. 8 Tahun 2008; 11. PP No. 26 Tahun 2008; 12. Perpres No. 2 Tahun 2015; 13. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; 14. Perda Provinsi Riau No, 9 Tahun 2009; 15. Perda Provinsi Riau No. 7 Tahun 2014; 16. Perda Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini berisi 8 (delapan) Bab dan 8 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Isi dan Uraian RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai dasar yuridis dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

RPJMD ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 hingga 2021. Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistematika RPJMD meliputi:

Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Isu-isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Sasaran
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bupati, melalui perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan oleh Bupati bersama DPRD untuk menyempurnakan RPJMD.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai dengan tahun 2021.\n2. Untuk penyusunan RKPD tahun 2021 berpedoman kepada RPJMP tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2020-2024.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKALIS
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKALIS REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2016
ABOUT
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
BENGKALIS REGENCY 2016-2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKALIS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in accordance with the provisions in Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Mid-Term Development Plan of Bengkalis Regency for 2016-2021; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Environment of Central Sumatran Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25); \n Law Number 25 of 2004 concerning the National Development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe0ea83c-a9d4-48ba-a75c-63e939163b5b","actionData","errors"]