[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe0d14e0-476f-4f16-b19f-07423fc278fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-12-22","effective_date","2023-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk - pemerian tunjangan kinerja pegawai - arsip nasional ri
2023
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 3, BN 2023 (1101): 15 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pedoman pemberian Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional\r\nRepublik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 118 Tahun 2018; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022. \n Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai merupakan pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terkait perolehan Tunjangan Kinerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik\r\nIndonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15; lampiran hlm 16 sd 22) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 246).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 ini mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan ketertiban administrasi pelaksanaan pemberian Tukin, serta mengganti pedoman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembayaran Tukin: Tukin diberikan setiap bulan kepada Pegawai sesuai dengan jabatan dan kelas jabatan, selain penghasilan yang telah diatur. Tukin diberikan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan ANRI, pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan PNS dari luar ANRI yang mendapat penugasan di ANRI. Tukin tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara, dalam proses hukum pidana, mendapat penugasan di luar ANRI, dalam masa persiapan pensiun, cuti di luar tanggungan negara, atau dikenakan hukuman disiplin pemberhentian.\n2. Evaluasi Kinerja Pegawai: Pemberian Tukin didasarkan pada evaluasi kinerja yang meliputi capaian kinerja (hasil kerja dan perilaku kerja) dan kehadiran. Capaian kinerja diukur melalui laporan kinerja bulanan yang disusun melalui aplikasi kinerja pegawai. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung. Penilaian kehadiran didasarkan pada pemenuhan jam kerja, yaitu 7,5 jam per hari.\n3. Pemotongan Tukin: Pemotongan Tukin diberlakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin tentang hari dan jam kerja, atasan yang tidak melakukan penilaian kinerja, pegawai yang melaksanakan cuti (besar, sakit, melahirkan, alasan penting), tidak melaksanakan upacara bendera, tidak mencapai target kinerja, tidak menyusun laporan kinerja, dan dikenakan hukuman disiplin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai terlambat masuk kerja dan Pegawai pulang sebelum waktunya dikurangi 0,015 % (nol koma nol lima belas persen) per menit tiap kali keterlambatan.\n2. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari tidak masuk kerja.\n3. Pegawai meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebesar 0,015% (nol koma nol lima belas persen) per menit dan tidak melebihi dari 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) menit setiap hari meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.\n4. Terhadap atasan langsung yang tidak melakukan penilaian atas laporan kinerja Pegawai, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 5% (lima persen).\n5. Pegawai yang tidak melaksanakan Upacara bendera Hari Kemerdekaan, Upacara Hari Lahir Pancasila, atau Upacara Hari Besar Nasional tanpa alasan yang sah dikenakan potongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen).\n6. Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerja setiap bulan tidak mencapai Target yang ditetapkan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.\n7. Pegawai yang tidak menyusun laporan kinerja setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berjalan.\n8. Pegawai yang dijatuhi hukuman Disiplin, pemotongan tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perka Arsip Nasional No. 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165230/perka-arsip-nasional-no-7-tahun-2012","4c89b5ee-7eed-40a7-801a-6daa34933553","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR GRANTING PERFORMANCE ALLOWANCES
TO EMPLOYEES WITHIN THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the effectiveness and orderly administration of the implementation of Performance Allowances for employees of the National Archives of the Republic of Indonesia, it is necessary to regulate the implementation of granting Performance Allowances to employees within the National Archives of the Republic of Indonesia;
that the provisions regarding guidelines for granting Performance Allowances to employees within the National Archives of the Republic of Indonesia as the implementation of the provisions of Article 3 paragraph (4)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe0d14e0-476f-4f16-b19f-07423fc278fb","actionData","errors"]