[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe053786-ba44-43a7-944f-4c6e82779e9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021","number","23","year","2021","published_date","2021-05-28","effective_date","2021-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 23, BN 2021/ NO 632 ; PERATURAN.GO.ID; 24 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 \r\nayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan \r\ntentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan \r\nKapal Perikanan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6639); \r\n4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); \r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n Mengatur tentang :\r\na. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah-istilah\r\nb. Standar laik operasi kapal perikanan\r\nc. sistem pemantauan kapal perikanan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. \n Mencabut:\r\na. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal \r\nPerikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 152); dan \r\nb. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan \r\nKapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2019 Nomor 409), \r\n \n 39 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152);\n2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 409).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang standar laik operasi (SLO) dan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 ayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO):**\n * Kewajiban bagi nakhoda, pemilik, operator, atau penanggung jawab perusahaan perikanan untuk melaporkan rencana keberangkatan kapal kepada pengawas perikanan.\n * Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal oleh pengawas perikanan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK).\n * Penerbitan SLO jika persyaratan terpenuhi, dengan pengecualian untuk kapal nelayan kecil dan kapal pendukung budidaya ikan kecil dengan ukuran tertentu.\n * Kondisi di mana SLO tidak diterbitkan, seperti kapal dalam proses hukum atau dikenai sanksi administratif.\n * Penggantian SLO dengan surat keterangan pengganti SLO dalam kondisi tertentu, seperti kapal baru dibeli atau akan melakukan perbaikan.\n * Pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO oleh pengawas perikanan.\n2. **Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP):**\n * Penggunaan SPKP untuk memantau pergerakan dan aktivitas kapal yang memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan Menteri.\n * Struktur SPKP yang terdiri dari pengelola, penyedia, pengguna, prasarana, dan sarana.\n * Tugas Menteri sebagai pengelola SPKP, yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal, termasuk menyediakan dan mengoperasikan SPKP, menyusun tata laksana, menetapkan penyedia, melakukan pemantauan, menyediakan layanan akses pemantauan, dan melakukan analisis data.\n * Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Penyedia SPKP, termasuk persyaratan administrasi dan teknis, serta proses penilaian dan penetapan oleh Pengelola SPKP.\n * Kewajiban Pengguna SPKP untuk memasang dan mengaktifkan Transmiter SPKP.\n * Prosedur penerbitan, perpanjangan, perubahan, dan penggantian Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT).\n * Hak dan kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP, termasuk sanksi administratif jika tidak melaksanakan kewajiban.\n * Ketentuan mengenai kepemilikan dan analisis data SPKP.","transitional_provisions","1. SLO dan SKAT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Permohonan SLO yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.\n3. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.\n4. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum terpenuhinya SKAT dalam bentuk kartu elektronik, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.\n5. Penerbitan SLO secara elektronik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n6. Penerbitan SKAT dalam bentuk kartu elektronik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang SIstem Pemantauan Kapal Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159099/permen-kkp-no-10permen-kp2019-tahun-2019","0a509334-f3c1-4990-90fd-e1ba74d3cdfd",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permen KKP No. 1/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158672/permen-kkp-no-1permen-kp2017-tahun-2017","36140055-514e-4873-9389-dbef6874a2ef","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2021
CONCERNING
STANDARD FOR OPERATIONAL FITNESS AND FISHING VESSEL MONITORING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 57, Article 268
paragraph (4), Article 269 paragraph (2), and Article 275 paragraph (5)
of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning
the Implementation of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to
stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
concerning the Standard for Operational Fitness and Monitoring System
Fishing Vessel;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 State Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe053786-ba44-43a7-944f-4c6e82779e9e","actionData","errors"]