[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe049590-e613-48a5-ba63-55ac77e2d26f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017","number","16/PRT/M/2017","year","2017","published_date","2017-09-12","effective_date","2017-09-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 16/PRT/M/2017, BN. 2017/NO.1275, Jdih.pu.go.id: 13 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol agar transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan, pengoperasian, rekonsiliasi, dan penyelesaian pembayaran akhir. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Transaksi Tol Nontunai menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik dan/atau teknologi berbasis nirsentuh. Penyelenggaraan transaksi nontunai harus memenuhi prinsip interoperabilitas, non-eksklusif, dan sesuai dengan ketentuan sistem pembayaran yang berlaku. Penerapan transaksi nontunai dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penerapan sepenuhnya di seluruh jalan tol pada 31 Oktober 2017 dan penerapan teknologi berbasis nirsentuh pada 31 Desember 2018. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib mendukung tahapan ini melalui sosialisasi, peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai, penerapan multi penerbit, dan penyediaan lokasi isi ulang uang elektronik. Badan Usaha Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai, yang dibentuk oleh konsorsium BUJT dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Badan Usaha Pelaksana ditetapkan melalui pengadaan dan wajib memiliki izin jasa pembayaran serta melaksanakan transaksi dengan indikator kerja utama yang disepakati dengan BPJT.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144648/permen-pupr-no-18-tahun-2020","2d7a7701-a183-42dd-a237-79d05ac6a17f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 16/PRT/M/2017

ABOUT

NON-CASH TOLL TRANSACTIONS ON TOLL ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide effective, efficient, safe and comfortable services to toll road users, it is necessary to develop non-cash payment system technology that can facilitate toll road accessibility and reduce transaction service time at toll gates.
that it is necessary to take measures to overcome congestion at toll gates due to high traffic volume, it is necessary to implement non-cash toll transactions on toll roads;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe049590-e613-48a5-ba63-55ac77e2d26f","actionData","errors"]