[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdff8269-9faf-492c-9218-386376dd3f30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Riset dan Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah diperlukan Riset dan Inovasi Daerah berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan pembaharuan;\r\nBahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan riset dan inovasi di daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah; \n Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023;Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang Riset Dan Inovasi Daerah,Dengan Sistematika: \r\nKetentuan Umum;\r\nAsas dan Prinsip;\r\nMaksud dan Tujuan;\r\nRuang Lingkup:\r\nPenyelanggaraan riset dan inovasi di daerah;\r\nRiset;\r\nInovasi daerah;\r\nKoordinasi dan sinkronisasi;\r\nEkosistem riset dan inovasi di daerah;\r\nRencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;\r\nKerja sama;\r\nDiseminasi dan publikasi;\r\nKomersialisasi dan pelindungan hasil riset dan inovasi daerah;\r\nPenghargaan;\r\nPembinaan dan pengawasan;\r\nSumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;\r\nSistem informasi riset dan inovasi di daerah;\r\nPengukuran dan penilaian;\r\nPendanaan;\r\nPeran serta masyarakat;\r\nKetentuan peralihan;\r\nKetentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024. \n 37 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah, melindungi hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong kreativitas daerah agar mandiri dan berdaya saing.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Badan).
Koordinasi dan sinkronisasi Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak (lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lembaga asing) oleh Badan.
Tahapan Riset yang meliputi Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan manfaat ekonomi/sosial.
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
Penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
Penggunaan hasil Riset sebagai landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah.
Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
Kerja sama dan pembangunan jejaring Riset dan Inovasi.
Diseminasi dan publikasi hasil Riset dan Inovasi.
Komersialisasi dan perlindungan hasil Riset dan Inovasi.
Pemberian penghargaan terhadap pelaku Riset dan Inovasi.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
Pendanaan Riset dan Inovasi dari APBD dan sumber lain yang sah.
Peran serta masyarakat dalam Riset dan Inovasi.

\n","transitional_provisions","1. Riset yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 7 OF 2024
ON
REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the performance of government administration in the Region, Regional Research and Innovation in the form of research, development, assessment, application and renewal is needed;
that Regional Research and Innovation is directed to accelerate the realization of community welfare through improving public services, community empowerment and participation, and increasing the competitiveness of the Region;
that based on the provisions of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdff8269-9faf-492c-9218-386376dd3f30","actionData","errors"]