[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdf45652-7ee1-46b1-ae4e-5a2a6447f3d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8B Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8B Tahun 2013","number","8B","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - BENTURAN KEPENTINGAN - arsip nasional republik indonesia
2013
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 8B, jdih.anri.go.id; 10 hlm.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, dan menyamakan penafsiran beragam yang sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 1974; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 10 Tahun 1974; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006; dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013. \n Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013. \n Lampiran file: 10 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4; lampiran hlm 5 sd 10) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8B Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyamakan penafsiran mengenai benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara negara.

Latar Belakang dan Tujuan: Pedoman ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tujuannya adalah menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan, meningkatkan pelayanan publik, mencegah kerugian negara, meningkatkan integritas, serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketentuan Substansial:

Definisi Benturan Kepentingan: Situasi di mana pejabat atau pegawai ANRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya.
Bentuk Benturan Kepentingan: Menerima gratifikasi, menggunakan Barang Milik Negara (BMN) untuk kepentingan pribadi, menggunakan informasi rahasia jabatan, memberikan akses khusus tanpa prosedur yang benar, tidak mengikuti prosedur pengawasan karena pengaruh pihak lain, menyalahgunakan wewenang dan jabatan, serta menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
Jenis Benturan Kepentingan: Kebijakan yang berpihak karena pengaruh, pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, pemilihan rekanan kerja yang tidak profesional, komersialisasi pelayanan publik yang tidak sesuai aturan, penggunaan BMN dan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi, pengawasan dan penilaian yang tidak sesuai norma, serta menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
Sumber Benturan Kepentingan: Penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi.
Penanganan Benturan Kepentingan: Pejabat atau pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan dugaan benturan kepentingan kepada atasan langsung. Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan tersebut. Jika benar, keputusan ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung. Pengawasan pelaksanaan keputusan dilakukan oleh Inspektur.
Upaya Keberhasilan Penanganan: Komitmen dan keteladanan, perhatian khusus atas hal-hal berisiko tinggi, menghindari situasi benturan kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi berkala.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8B OF 2013
ON
GUIDELINES FOR HANDLING CONFLICTS OF INTEREST
WITHIN THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to achieve good governance that is free from corruption, collusion and nepotism, a condition free from conflicts of interest is required, and to equalize diverse interpretations that greatly affect the performance of state administrators;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Archives

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdf45652-7ee1-46b1-ae4e-5a2a6447f3d9","actionData","errors"]