[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdf2aa09-e2ee-451f-8eda-adeaf7821e28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBAR DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
ABSTRAK:	\n \n Untuk tata cara dan pola penanggulangan kerniskinan dan Perlindungan Sosial yang diatur dalam draf rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kerniskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang lebih sistematis, terpadu, terukur, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; bahwa semua produk hukum harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis berdasarkan konsep kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi yang didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvesi lntemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvesi lntemasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4558); \r\n\r\n8.\tUndang-Undang Nomor\t17 Tahun\t2007 tentang Rencana\r\n\tPembangunan Jangka\tPanjang\tNasional 2005-2025\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);\r\n\r\n9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5038);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang•\r\nundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);\r\n13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);\r\n14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nBAB 1 KETENTUAN UMUM \r\nBAB 2 ASAS TUJUAN DAN RUANG \r\nBAB 3 PENDATAAN DAN KRITERIA WARGA MISKIN \r\nBAB 4 HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN \r\nBAB 5 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT \r\nBAB 6 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL\r\nBAB 7 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAERAH \r\nBAB 8 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB 9 PEMBIAYAAN \r\nBAB 10 PERAN SERTA MASYARAKAT \r\nBAB 11 KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB 12 KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 9 TAHUN 2021 \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin, memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, mewujudkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup, serta memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pendataan dan penetapan warga miskin oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kriteria warga miskin meliputi tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pengeluaran sebagian besar untuk konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, kesulitan berobat, tidak mampu membeli pakaian baru, kemampuan menyekolahkan anak hanya sampai SLTP, kondisi rumah yang tidak layak, serta tidak memiliki akses sanitasi yang baik.

Peraturan ini juga mengatur hak dan tanggung jawab warga miskin, tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah menyusun arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi, dengan strategi meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan, pengembangan usaha ekonomi mikro, dan sinergi kebijakan. Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Daerah (TKPKPS Daerah) yang bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPKPS Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan SPKD, Rencana Strategis OPD, rancangan RKPD, Rencana Kerja OPD, dan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

","transitional_provisions","Penetapan Tim pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial pada Perangkat Daerah atau lembaga terkati dan satuan tugas lainnya di Daerah yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER: 9 OF 2021
CONCERNING
POVERTY REDUCTION AND SOCIAL PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that the procedures and patterns for poverty reduction and Social Protection regulated in the draft Regional Regulation on Poverty Reduction and Social Protection in Luwu Regency must be in accordance with the conditions and developments in laws and regulations regarding poverty reduction and social protection, as well as public demands for more systematic, integrated, measurable, comprehensive, effective, efficient, transparent and accountable poverty reduction and social protection programs;
that all legal products must obtain justification that is philosophically acceptable based on the concepts of truth, justice and morality. The philosophy or view of life of a nation contains the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdf2aa09-e2ee-451f-8eda-adeaf7821e28","actionData","errors"]