[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdf13308-82f7-4265-952a-86c5137e5f17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Donggala","place_of_enactment","Banawa","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerja-sama-daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara kerja sama, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PERPRES No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 13 Tahun 2010; PP No. 7 Tahun 2008; PERDA Kab. Donggala No. 3 Tahun 2008; PERDA Kab. Donggala No. 1 Tahun 2010; PERDA Kab. Donggala No. 1 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan Kerja Sama, Asas dan Prinsip, Lingkup Kerja Sama Daerah, Bentuk dan Arah Kebijakan Umum Kerja Sama Daerah, Organisasi Kerja Sama Daerah, Pola Kerja Sama Daerah, Obyek/Kewenangan Kerja Sama Daerah, Pengikatan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak, Pembiayaan, Hasil Kerja Sama, Berakhirnya Kerja Sama Daerah, Unit Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah, Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama, dan Ketentuan Perubahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014. \n Penjelasan : 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis, menanggulangi masalah pembangunan, mendayagunakan potensi, mengoptimalkan keuntungan, menciptakan keselarasan pembangunan, memberdayakan sumber daya, mencari alternatif pembiayaan di luar APBD, dan meningkatkan efektivitas informasi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\nKerja sama daerah dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pihak luar negeri, dan pihak ketiga.\nKerja sama meliputi berbagai bidang seperti pelayanan bersama, pengembangan SDM, alih teknologi, penyertaan modal, kebudayaan, sosial, operasional, pembangunan, rehabilitasi, dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.\nProses kerja sama melibatkan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, kesepahaman, dan penandatanganan. Perjanjian kerja sama harus memuat maksud dan tujuan, subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Perjanjian yang membebani masyarakat atau menggunakan aset daerah memerlukan persetujuan DPRD.\nPemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah, yang bertugas melakukan inventarisasi, menyusun prioritas, memberikan saran, menyiapkan kerangka acuan, membuat proposal, dan memberikan rekomendasi kepada bupati.\nPembiayaan kerja sama dapat berasal dari APBD, pinjaman, hibah, atau gabungan dari sumber-sumber tersebut. Hasil kerja sama berupa uang, surat berharga, barang, dan hak intelektual menjadi kekayaan daerah.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerja sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.\n2. Kerja sama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja sama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DONGGALA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DONGGALA REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DONGGALA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the implementation of the Government and Regional Development, it is inevitable that there are development activities that must be pursued through cooperation, both carried out domestically and abroad;
that in order for the regional cooperation to be organized in an orderly, directed, efficient, and effective manner, it is necessary to regulate regional cooperation;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to guarantee legal certainty in the regulation of regional cooperation stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdf13308-82f7-4265-952a-86c5137e5f17","actionData","errors"]