Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018

(-)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 5 Tahun 2018 ini mengatur tentang kondisi dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018.

Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kondisi ini meliputi adanya peringatan dini dari kementerian/lembaga berwenang, ancaman bencana yang masih berlangsung, dan potensi dampak yang ditimbulkan.

Tata cara pelaksanaan meliputi penerimaan informasi peringatan dini dan pelaksanaan kaji cepat oleh BNPB/BPBD. Hasil kaji cepat digunakan sebagai bahan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu. Rapat koordinasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terdampak. BNPB berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan, sementara pemerintah daerah terdampak merupakan penanggung jawab utama. BNPB dan BPBD memiliki kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya, peralatan, logistik, serta perizinan dan pengadaan barang/jasa.

Pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu menggunakan APBN/APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

(-)

(-)