[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdea2f16-5c14-4441-b85a-db3b263fe4fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang INOVASI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","INOVASI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

inovasi daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2024 (6) : 22 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG INOVASI DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n A.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara, Pemerintah Daerah perlu upaya dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan daya saing daerah melalui inovasi daerah;\r\n\r\nB. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; \r\n\r\nC. bahwa agar inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah;\r\n\r\nD. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;\r\n\r\n \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 \r\n \n Ketentuan umum, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian, penghargaan, diseminasi inovasi daerah, informasi inovasi daerah, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui inovasi. Sasarannya adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai kewenangan daerah. Usulan inovasi dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, atau masyarakat. Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan minimal satu inovasi setiap tahun, dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis jika tidak memenuhi kewajiban ini. Inisiatif inovasi harus dilengkapi proposal yang memuat latar belakang, bentuk, rancangan, tujuan, manfaat, waktu uji coba, anggaran, dan penanggung jawab. Bupati menetapkan keputusan mengenai inovasi daerah, yang menjadi dasar uji coba inovasi. Hasil uji coba dievaluasi dan, jika berhasil, diterapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Kekayaan intelektual atas inovasi menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana inovasi yang berhasil. Diseminasi inovasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk seminar, workshop, dan publikasi media massa. Informasi inovasi daerah disediakan melalui website resmi Pemerintah Daerah. Kerjasama dalam penyelenggaraan inovasi dapat dilakukan dengan pemerintah daerah lain atau pihak ketiga. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan usulan dan/atau keberatan atas inovasi. Pendanaan inovasi bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun dikenai sanksi administratif teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT
THE PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
on
REGIONAL INNOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize public welfare as one of the State's objectives, the Regional Government needs to make efforts to improve government administration, public services and regional competitiveness through regional innovation;
that in order to provide a stronger impetus for the implementation of regional government and society to be more creative and innovative, efforts are needed towards creativity and innovation that have been carried out in Tanjung Jabung Barat Regency;
that in order for innovation to be implemented in a planned, integrated, integrated, and coordinated manner and legitimized as regional innovation, a legal umbrella

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdea2f16-5c14-4441-b85a-db3b263fe4fd","actionData","errors"]