[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fde68401-96bb-46c7-a838-a085f8cebdfc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022","number","28","year","2022","published_date","2022-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"19fc4596-3f81-49d8-a264-4185fd66b114","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Piutang Negara - Panitia Urusan Piutang Negara - pupn
2022
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN.2022/No.171, TLN No.6814, jdih.setneg.go.id: 41 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk memperkuat tugas dan wewenang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara, perlu mengatur pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960. \n PP ini mengatur mengenai pengelolaan Piutang Negara yang meliputi piutang pemerintah pusat/pemerintah daerah. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Piutang Negara yang diatur dalam PP ini tidak termasuk: 1) Piutang Negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan\r\nperundang-undangan; dan 2) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Negara mempunyai hak mendahului terkait pembayaran untuk tagihan meliputi: pokok utang, bunga; denda; ongkos/biaya lain; dan biaya administrasi pengurusan Piutang Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. \n Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini. \n Lampiran: 56 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam mengelola piutang negara dan daerah. PUPN diberi kewenangan untuk mengurus piutang yang telah pasti menurut hukum, termasuk melakukan tindakan keperdataan dan layanan publik. Peraturan ini mengatur kewajiban penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN, kriteria piutang yang dapat diurus, serta hak dan kewajiban pihak terkait. Selain itu, PUPN dapat melakukan pemblokiran, penyitaan, dan lelang terhadap barang jaminan untuk menyelesaikan piutang. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pencegahan ke luar negeri bagi penanggung utang yang tidak menunjukkan itikad baik.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang sengaja melanggar larangan dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PP No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348701/pp-no-4-tahun-2026","a5f61eb5-953a-4863-846b-f793d7e3c8d2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n

Considering:

that the management of state finances to achieve state goals can give rise to the rights of the central government and local governments, including state receivables or regional receivables which are currently managed by the State Receivables Affairs Committee based on Law Number 49/Prp of 1960 concerning the State Receivables Affairs Committee;
that with the existence of state receivables managed by the State Receivables Affairs Committee and the non-completion of the obligations of the Debtors or Debt Guarantors as they should, it is necessary to strengthen the duties and functions of the State Receivables Affairs Committee while enriching collection efforts, taking civil actions and public service actions;
that in order to strengthen the duties and authorities of managing state receivables by the State Receivables Affairs Committee, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fde68401-96bb-46c7-a838-a085f8cebdfc","actionData","errors"]