[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdd601d3-eba7-4f0c-a67b-8b5671cf6271","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_108":109,"_110":111},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":79,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":-5,"_106":107},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengarusutamaan Gender
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat Kabupaten Lebak dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak- hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi;bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarasutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008 \n Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pelembagaan Pug Bab V Peran Serta Bab VI Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Bab VII Pembinaan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lebak. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi hak dasar masyarakat dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Penggunaan Analisis Gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender.
Koordinasi penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lain-lain.
Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan mempertimbangkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki.
Penyusunan data terpilah gender oleh setiap Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan sistem informasi mengenai kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.
Penetapan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
Pembentukan Pokja PUG Daerah dan Tim Teknis PUG untuk percepatan pelembagaan PUG.
Pembentukan Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah.
Peran serta Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.
Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG.
Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LEBAK
PROVINSI BANTEN

REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEBAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Government is responsible for protecting the basic rights of every community in Lebak Regency by improving the position, role, and quality of women and guaranteeing equal and/or equivalent rights between men and women to obtain the rights of citizens in the fields of economy, health, education, cultural law, politics, government, and law, as an effort to realize gender equality and justice in development, social, national and state life without discrimination;
that gender mainstreaming is an integrated effort to realize gender equality and justice through equalizing the role of the community in development strategies by integrating gender into one
integral dimension of planning,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdd601d3-eba7-4f0c-a67b-8b5671cf6271","actionData","errors"]