[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdc302bd-c2b2-44ba-8166-674b8f074189","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2004 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2004","number","13","year","2004","published_date","2004-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan pemerintah daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat\r\nb. bahwa keberadaan lembaga keseketahanan masyarakat desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu ditinjau dan diguna dengan wadah yang lebih benuansa pemberdayaan masyarat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarat di desa/kelurahan\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-kelurahan \n 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822);\r\n2. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);\r\n3. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848);\r\n4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3851);\r\n5. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952),\r\n6. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden\r\n7. keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga kesehatan masyarakat desa\r\n8. keputusan negeri dalam negeri nomor 67 tehun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusuaian peristilaban dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : NAM DAN PEMBENTUKAN\r\nBAB III : MAKSUD DAN TUJUAN \r\nBAB IV : TUGAS DAN FUNGSI\r\nBAB V : KRITERIA MENJADI PENGURUS\r\nBAB VI : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI\r\nBAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN \r\nBAB VIII : PEMBIAYAAN\r\nBAB IX : RUKUN TETANGGA\r\nBAB X : RUKUN WARGA\r\nBAB XI : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa/kelurahan di Kabupaten Takalar. Latar belakang pembentukan LPM adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, menggantikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Tujuan pembentukan LPM adalah untuk menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menampung serta mengelola partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan kemandiriannya. LPM bertugas bersama-sama dengan pemerintah desa/kelurahan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. LPM memiliki fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, serta penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di desa/kelurahan. Pengurus LPM dipilih dengan memperhatikan kriteria seperti keimanan, pendidikan, kemampuan membina masyarakat, keaktifan dalam kegiatan pembangunan, serta tokoh masyarakat yang dapat menjadi panutan. Sumber pembiayaan LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Di desa/kelurahan juga dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk membantu pelayanan masyarakat, memelihara kerukunan, serta menyusun dan melaksanakan pembangunan.","transitional_provisions","1. Pembentukan LPM dilakukan dengan musyawarah pembubaran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LKMD dan menyerahkan seluruh Inventaris/Kekayaan LKMD termasuk usaha-usaha yang dikelola oleh LKMD kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan selanjutnya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan diserahkan kepada LPM untuk digunakan dan dikelola sebagai Inventaris/Kekayaan LPM.\n2. Pelaksanaan Pembentukan dan Kelengkapan Susunan Organisasi, uraian tugas dan tata kerja LPM disusun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing LPM.\n3. Koordinasi pembinaan dalam rangka pembentukan LPM dilaksanakan oleh instansi teknis yang menangani setelah berkonsultasi dengan Tim Pembina LPM yang terdiri dari Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Takalar yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pemberdayaan masyarakat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2000
ON
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY
EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN VILLAGES/SUB-DISTRICTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that based on the provisions of article 29 paragraph (1) of the Law
Number 22 Year 1999 on Regional Government in
the implementation of development in villages/sub-districts, the Regional
Government needs to involve the community and the private sector as
an effort to empower the community;
that the existence of the Village Community Resilience Institution (LKMD)
which has so far functioned as a forum for community participation
in planning and implementing development in
villages/sub-districts that are not in accordance with the spirit of regional autonomy,
needs to be reviewed and replaced with a forum that is more nuanced
c

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdc302bd-c2b2-44ba-8166-674b8f074189","actionData","errors"]