[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdbf734b-697c-45cc-9a74-c42cd8f1ee52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-11-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - perhubungan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2022/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana dan terprogram di wilayah Kabupaten Garut;\r\nbahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib, maka dipandang perlu adanya pengaturan penyelenggaraan perhubungan;\r\nbahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perkeretaapian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20l7 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642); \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, peyelenggara lalu linta dan angkutan jalan, penyelenggara perkeretaapian, penyelenggara perhubungan laut serta angkutan sungai, danau dan penyebrangan, penyelengaraan penerbangan, sumber daya manusia di bidang perhubungan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, ketentuan pidana, pidana, ketentuan perlalihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022. \n 36 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Garut, meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penerbangan. Tujuannya adalah mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, mendorong peningkatan perekonomian daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. \n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:**\n * Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.\n * Manajemen dan rekayasa lalu lintas.\n * Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.\n * Fasilitasi perizinan angkutan umum.\n * Pengembangan sistem informasi dan komunikasi.\n * Pembinaan sumber daya manusia.\n * Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan umum.\n * Pemeriksaan dan pengawasan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.\n2. **Penyelenggaraan Perkeretaapian:**\n * Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah.\n * Penerbitan perizinan berusaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum dalam daerah.\n * Penetapan jaringan jalur kereta api dalam daerah.\n * Penetapan kelas stasiun sesuai kewenangan.\n * Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam daerah.\n * Penerbitan perizinan berusaha dan pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, dan penetapan jalur kereta api khusus dalam daerah.\n3. **Penyelenggaraan Perhubungan Laut serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan:**\n * Pembinaan pelayaran angkutan sungai/danau dan penyeberangan dalam Daerah dan pelabuhan pengumpan lokal.\n4. **Penyelenggaraan Penerbangan:**\n * Penerbitan persetujuan bangunan gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.","transitional_provisions","1. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Perusahaan Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Penumpang Umum yang telah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun pembuatan, namun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor masih dinyatakan laik jalan, dapat tetap dioperasikan sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sampai dengan batas berlakunya Izin Trayek atau Izin Operasi.","sanctions","1. Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut dan penyelenggaraan usaha angkutan udara, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the security, safety, orderliness and smoothness of the movement of people and goods and support economic growth and regional development to achieve the goal of people's welfare, it is necessary to organize transportation in a planned and programmed manner in the Garut Regency area;
that based on Attachment II letter O of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, Government Affairs in the field of transportation are mandatory affairs, it is deemed necessary to regulate the organization of transportation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdbf734b-697c-45cc-9a74-c42cd8f1ee52","actionData","errors"]