[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdaac96d-3e2f-4456-9d59-2654dc77b302","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-06-06","effective_date","2014-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2014 No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat, laju pertumbuhan ekonomi daerah,\r\nPendapatan Asli Daerah, dan perbaikan struktur\r\npermodalan serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik\r\nDaerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal\r\nyang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan\r\nkemampuan keuangan daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah\r\ndapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan\r\ndalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam\r\nperaturan daerah tentang penyertaan modal daerah\r\nberkenaan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten\r\nNganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. \n 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara; 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModal; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang\r\nInvestasi Pemerintah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk\r\nNomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993. \n 1. Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal\r\npemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD dan\r\nmerupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan.\r\n2. Penyertaan modal pemerintah daerah, penambahan dan pengelolaannya dilakukan sesuai\r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan BUMD. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD.

\n\n

Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada BUMD, yang merupakan kekayaan berupa uang yang dipisahkan. Pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip penyertaan modal adalah berdasarkan ekonomi perusahaan yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan, serta memperhatikan prinsip pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan sosial.

\n\n

Besaran penyertaan modal pada beberapa BUMD telah ditetapkan, termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, dan PT. BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur). Selisih besaran penyertaan modal dianggarkan secara bertahap dalam APBD atau dari bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah yang dikembalikan sebagai penyertaan modal.

\n\n

Penyertaan modal dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD. BUMD wajib menyusun rencana usaha yang disampaikan kepada DPRD, yang minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan analisis finansial.

\n\n

Realisasi penyertaan modal dilakukan dengan pencairan dana dari Kas Umum Daerah ke masing-masing BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. BUMD bertanggung jawab dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Bagian laba dari penyertaan modal disetorkan ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.

\n\n

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan dapat membentuk tim pembinaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengawasan bertanggung jawab dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah, meliputi pemantauan dan pengendalian. Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala.

\n\n

Bupati dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD, dan DPRD dapat meminta hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati.

","transitional_provisions","1. Seluruh penyertaan modal kepada BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini kecuali dalam hal pertanggungjawaban berlaku tahun berjalan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNITY IN DIVERSITY
REGENT OF NGANJUK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2014
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE NGANJUK REGENCY GOVERNMENT
IN REGIONAL-OWNED ENTERPRISES
NGANJUK REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGANJUK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the
community, the rate of regional economic growth,
Regional Original Income, and improvement of the structure
capitalization and business development of Regional Owned Enterprises
Region, the regional government makes capital participation
which is carried out carefully and adjusted to
regional financial capacity;
that based on the provisions of Article 75 of the Regulation
Government Number 58 of 2005 concerning Management
Regional Finance, capital participation of regional governments
can be implemented if the amount to be included
in the relevant budget year has

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdaac96d-3e2f-4456-9d59-2654dc77b302","actionData","errors"]