[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fda83004-92b6-4007-82a0-040abd22c108","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971","number","1","year","1971","published_date","1971-07-30","effective_date","1971-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1971
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 1, LN. 1971 No. 55, LL SETNEG : 2 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1971. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 101)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 ini dikeluarkan untuk mencabut Undang-undang No. 17 tahun 1964 yang melarang penarikan cek kosong. Latar belakang pencabutan ini adalah karena undang-undang tersebut dianggap menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian dan dunia perbankan. Undang-undang yang dicabut sebelumnya menetapkan penarikan cek kosong sebagai tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman berat, yang justru menimbulkan keengganan masyarakat untuk menggunakan cek dalam transaksi pembayaran. Dengan pencabutan ini, diharapkan lalu-lintas pembayaran giral dapat berkembang dan mendukung pembangunan ekonomi. Peraturan ini juga mengatur bahwa perkara cek kosong yang belum diputuskan pengadilan harus diselesaikan menurut KUHP, dan perkara yang masih dalam penyidikan tidak dapat dituntut lagi kecuali memenuhi unsur tindak pidana lain.","transitional_provisions","1. Perkara-perkara penarikan cek kosong yang belum mendapat keputusan Pengadilan harus diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.\n2. Perkara-perkara cek kosong yang masih ada di tangan alat-alat penyidik tidak dapat dituntut lagi kecuali memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain.\n3. Penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata.\n4. Perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tetap harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 1 OF 1971
ON
REVOCATION OF LAW NO. 17 OF 1964 CONCERNING THE PROHIBITION OF ISSUING BLANK CHECKS

Considering:	that Law No. 17 of 1964 concerning the prohibition of issuing blank checks in reality hinders the smooth flow of the economy in general and the banking world in particular; that to eliminate these obstacles, Law No. 17 of 1964 needs to be revoked immediately; that due to the urgent circumstances, the revocation needs to be carried out by a Government Regulation in Lieu of Law.
In view of:	Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution; Law No. 7 Drt. of 1955 concerning Economic Criminal Acts with all its amendments; Commercial Code (S. 1847 No. 23) Chapter VII.

Hearing:
The Leadership of the Gotong Royong People's Representative Council.

DECIDES:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW CONCERNING THE REVOCATION OF LAW NO.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fda83004-92b6-4007-82a0-040abd22c108","actionData","errors"]