[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fda02205-81cf-470a-b390-bbe983e9c697","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bencana Daerah - Penyelenggaraan penanggulangan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5, TLD No.66
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi\r\ngeologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang\r\nberpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana\r\nnon-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi\r\nmenimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan\r\nkerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, sehingga\r\ndiperlukan suatu kebijakan dalam penanggulangan\r\nbencana di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengurangi risiko bencana dan\r\nmengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan\r\ntatanan nilai masyarakat diperlukan kebijakan yang\r\nmemiliki landasan dan kepastian hukum dalam upaya\r\npenyelenggaraan penanggulangan bencana secara\r\nterencana, terpadu, dan menyeluruh dengan\r\nmengoptimalkan semua potensi yang ada di Provinsi\r\nKepulauan Riau, sehingga perlu pengaturan\r\npenyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa\r\nprabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang\r\nmengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Dalam rangka memberikan landasan dan kepastian\r\nhukum dalam penanggulangan bencana dan berdasarkan\r\nketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007\r\ntentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan\r\npemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana salah satunya menetapkan\r\nkebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Berdasarkan pertimbang sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDaerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perka BNPB No.3 Tahun 2008; Permendagri No.46 Tahun 2008; Perda Provi Kepulauan Riau No.4 Tahun 2021 \n Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDaerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Latar belakangnya adalah kondisi geografis dan geologis Provinsi Kepulauan Riau yang rawan bencana, sehingga diperlukan kebijakan yang memiliki landasan hukum yang kuat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, yang meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, pengalokasian dana, dan pemulihan kondisi pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi terkait, DPRD, perangkat daerah, unsur masyarakat, badan usaha, media massa, dan akademisi.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, perlindungan sosial, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan, berperan aktif dalam penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar. Selain itu, peraturan ini mengatur peran serta organisasi kemasyarakatan, badan usaha, media massa, satuan pendidikan, serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Peraturan ini juga mengatur tahapan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, diatur mengenai perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, dan pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Pada tahap tanggap darurat, diatur mengenai pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan segera sarana vital. Pada tahap pascabencana, diatur mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah, serta pengelolaan bantuan bencana yang meliputi santunan duka cita, santunan kecacatan, bantuan kompensasi, dan pinjaman lunak untuk usaha produktif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF RIAU ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 5 OF 2024
ON

DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
OF THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fda02205-81cf-470a-b390-bbe983e9c697","actionData","errors"]