[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd9de6c9-c830-43aa-98b7-d152951cdbb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Pembangunan Kawasan Pedesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - pembangunan kawasan pedesaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016/ No. 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kawasan Pedesaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPembangunan Kawasan Perdesaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n 1.Ketentuan Umum 2.Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara Partisipatif 3.Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa 4.Penguatan Kapasaitas Masyarakat Desa 5.Kelembagaan dan Kemitraan 6.Pembangunan Infrastruktur Antar Pedesaan 7.Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan 8.Pemnbinaan 9.Pendanaan 10.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat desa, dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi masyarakat.
Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan, dengan mekanisme penetapan yang melibatkan musyawarah antar desa.
Penguatan kapasitas masyarakat desa melalui peningkatan kemampuan kolektif dalam berbagai aspek pembangunan kawasan perdesaan.
Penguatan kelembagaan desa, termasuk Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelembagaan ekonomi desa.
Pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa.
Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi tahapan persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan oleh Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dan pendanaan yang bersumber dari berbagai anggaran dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
RURAL AREA DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Rural Area Development;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4585).
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd9de6c9-c830-43aa-98b7-d152951cdbb7","actionData","errors"]