[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd99c975-71a9-49a1-af94-0e488c4559d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2017/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah \r\ndiberikan kewenangan yang luas, nyata dan\r\nbertanggungjawab, maka Retribusi Pelayanan\r\nPersampahan/Kebersihan, Reteribusi Pelayanan Parkir di\r\nTepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir,\r\nRetribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Reteribusi\r\nPelayanan Kepelabuhan, Retribusi Pengujian Kendaraan\r\nBermotor dan Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol\r\nmerupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang\r\npenting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan\r\nOtonomi Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012\r\ntentang Retribusi Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,\r\nKabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota\r\nBontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas\r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\npembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,\r\nKabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota\r\nBontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3962);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049); \r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\ntahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang\r\n\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11). \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN \r\n2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017. \n 14 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: Mengubah struktur dan besaran tarif retribusi untuk berbagai kelompok pelanggan, termasuk panti, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat/bangunan non usaha, tempat bangunan untuk usaha, restoran, hotel, pasar, dan pembuangan sampah.
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: Menetapkan tarif untuk sepeda motor, mobil, dan mobil dengan roda lebih dari 4.
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: Menetapkan tarif untuk berbagai jenis kendaraan dan penggantian bahan seperti buku uji dan plat uji.
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir: Menetapkan tarif dasar dan progresif untuk sepeda motor, mobil, dan mobil dengan roda lebih dari 4.
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan: Menetapkan tarif untuk sewa tanah di pelabuhan, tambat ponton angkut, pelayanan terminal penumpang kapal laut, tanda masuk orang dan kendaraan, serta pelayanan di pelabuhan penyeberangan dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga: Menetapkan tarif untuk pengunjung, peneliti, pengambilan gambar, tanda masuk kendaraan, dan parkir tambat di tempat obyek wisata.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu: Menetapkan jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: Menetapkan struktur tarif dan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis tempat dan minuman beralkohol.
Penghapusan Pasal: Menghapus Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101.
Pencabutan Peraturan Daerah Lain: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Daerah terkait retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan terkini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 16 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy, broad, real and responsible authority is granted, so that Refuse/Cleanliness Service Fees, Parking Service Fees on the Roadside, Special Parking Place Fees, Recreation and Sports Place Fees, Port Service Fees, Motor Vehicle Testing Fees and Alcoholic Beverage Place Permit Fees are an important source of regional revenue to finance the implementation of Regional Government and Regional Development to strengthen Regional Autonomy;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd99c975-71a9-49a1-af94-0e488c4559d5","actionData","errors"]