[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd84e7e2-8435-4a7f-b723-10353d59fbcb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-01-11","effective_date","2010-01-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembangunan Tahun Jamak - Pembiayaan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2009/3 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
ABSTRAK:	\n \n bahwa kondisi infrastruktur di Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah; bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003; . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kriteria, Syarat Dan Jenis Pembangunan, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak, Sumber Pendanaan, Penjaminan Pembiayaan, Pengikatan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2010. \n 29 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak bertujuan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan dari APBD untuk pembangunan fisik yang strategis dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Tujuannya adalah memberikan kepastian arah, target, dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan, memperjelas rencana tahapan pekerjaan per tahun, mempermudah administrasi pertanggungjawaban program, dan memberikan kepastian sumber anggaran.

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan tahun jamak meliputi pelaksanaan konstruksi yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun, pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi, dan program/kegiatan yang bersifat strategis dan prioritas untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Syarat pembiayaan tahun jamak meliputi program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Gubernur, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Jenis pembangunan yang dapat dibiayai meliputi infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta bangunan gedung pemerintahan dan pelayanan publik. Perencanaan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan. Sumber pendanaan berasal dari APBD, APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lain yang sah. Pengalokasian dana per tahun ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan, dengan tahapan pembiayaan sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, minimal 25% dari nilai keseluruhan pekerjaan.

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembiayaan tahun jamak harus ditetapkan dalam Perda tersendiri dan dilaksanakan sampai berakhirnya masa anggaran tahun jamak. Pengikatan pekerjaan dituangkan dalam kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, dilaksanakan melalui pelelangan umum. Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak. Pembangunan yang belum selesai pada akhir masa jabatan Gubernur diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 3 YEAR 2010
CONCERNING
MULTI-YEAR DEVELOPMENT FINANCING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the condition of infrastructure in West Java is still characterized by the suboptimal accessibility, quality and service coverage, so that it has not fully become the backbone for the development of the real sector, including in supporting the fulfillment of food needs, encouraging the production sector, and supporting regional development;
that the limited allocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of West Java Province to carry out infrastructure development activities, resulting in the implementation of infrastructure development taking more than 1 (one) budget year;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd84e7e2-8435-4a7f-b723-10353d59fbcb","actionData","errors"]