[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd8189e8-1860-4605-91c6-873073c13851","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2012","number","01","year","2012","published_date","2012-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencabutan perda
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan menteri muatan dalam sebuah peraturan daerah, maka peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, masih tetap berlaku walaupun telah terdapat undang-undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur materi yang sama, maka secara yuridis peraturan daerah tersebut masih berlaku, namun secara de facto tidak lagi dapat dilaksankan atau mengikat masyarakat \n 1. undang-undang nomor 5 tahun 1962\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 17 tahun 2003\r\n4. undang-undang nomor 1 tahun 2004\r\n5. undang-undang nomor 32 tahun 2004\r\n6. undang-undang nomor 27 tahun 2009\r\n7. undang-undang nomor 28 tahun 2009\r\n8. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005\r\n10. peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005\r\n11. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005\r\n12. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006\r\n13. peraturan pemerintah nomr 38 tahun 2007\r\n14. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010\r\n15. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007\r\n16. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011\r\n17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009\r\n18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang pencabutan atas beberapa peraturan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bimbingan Peternak Daging Sapi (BPSD) dan Bagi Hasil Ternak;\n2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Surat Izin Kelulusan Prakualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan dalam Provinsi Dati I Lampung;\n3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Lampung;\n4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1978 tentang Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh;\n5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1980 tentang Formasi Dinas Perburuhan Provinsi Dati I Lampung;\n6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;\n7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa;\n8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penetapan Tarif Objek-objek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Biaya Pembuatan Tempat-tempat Hiburan dan Usaha-usaha di Bidang Pariwisata lainnya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I Lampung;\n9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kota-kota Lain di Luar Wilayah Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;\n10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Penjualan Rumah Negeri Golongan III Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;\n11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;\n12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 115 Tahun 1989, Serie D Nomor 115 Tanggal 08 November 1989);\n13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 117 Tahun 1989, Serie D Nomor 117 Tanggal 08 November 1989);\n14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 69 Tahun 1989 Serie D Nomor 69 Tanggal 25 September 1989);\n15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pendaftaran atas Yayasan atau Lembaga Sosial;\n16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyisihan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Daerah Tingkat I Lampung kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 64 Tahun 1992 Serie B Nomor 7);\n17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1A Tahun 1994, Serie D Nomor 1A Tanggal 02 Februari 1994);\n18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Lampung, Tahun. Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Nomor 9 Tahun 1993, Seri Y Nomor 6);\n19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengolahan Keuangan Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1996, Serie D Nomor 7);\n20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 301 Tahun 1995, Serie D Nomor 205);\n21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasar Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 302 Tahun 1995, Serie D Nomor 207);\n22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1997 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1998, Serie Y Nomor 3);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 ini mencabut 22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah diundangkan sebelumnya. Pencabutan ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, dengan mempertimbangkan bahwa peraturan-peraturan daerah yang dicabut tersebut secara de facto tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat, meskipun secara yuridis masih berlaku. Latar belakang pencabutan ini adalah untuk melaksanakan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tujuan dari pencabutan ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang berlaku selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAMPUNG REGIONAL REGULATION
NUMBER 01 OF 2012
CONCERNING
THE REVOCATION OF SEVERAL REGIONAL REGULATIONS OF THE
LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT
YEAR 2013

GOVERNOR OF LAMPUNG

LAMPUNG PROVINCIAL REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
THE REVOCATION OF SEVERAL REGIONAL REGULATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the principle of conformity between the type, hierarchy, and substance in a Regional Regulation, the Regional Regulation that has been enacted in the Regional Gazette remains in effect even though there are Laws, Government Regulations and/or other implementing regulations that regulate the same material, so that juridically the regional regulation is still valid, but de facto can no longer be implemented or bind the community;
that the revocation of a regional regulation based on Law Number 12 of 2011 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd8189e8-1860-4605-91c6-873073c13851","actionData","errors"]