[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd8176f5-b2a9-44e3-995e-1752e761e406","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-04-08","effective_date","2008-04-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk keamanan dan keselamatan suatu gedung dan\r\npenghuninya perlu dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran;\r\nbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997\r\ntentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang\r\nPajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,\r\nDaerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan\r\npenetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi\r\nJasa Umum;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif\r\nRetribusi Jasa Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu ditinjau\r\nkembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Semarang;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran\r\nyang meliputi\r\nNama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Kewajiban Dan Pemeriksaan, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan Retribusi, Sanksi Administrasi, Pelaksana Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memastikan keamanan dan keselamatan gedung serta penghuninya dengan melengkapi alat pemadam kebakaran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, di mana retribusi dipungut atas jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Objek retribusi meliputi pemeriksaan dan pengecekan, pengadaan racun api atau pengisian tabung APAR, pemasangan segel, dan pemasangan label. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Setiap pemilik bangunan gedung yang memenuhi syarat wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang diperiksa secara berkala. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, dengan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan prinsip untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelaikan alat pemadam kebakaran, dengan struktur tarif yang berbeda untuk berbagai jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

Retribusi dipungut di wilayah daerah, dan terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi wajib dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Umum Daerah. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 12 OF 2008
CONCERNING
FEE FOR FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that for the safety and security of a building and its occupants, it is necessary to equip it with fire extinguishers;
that based on Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Article 8 of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, Regions are authorized to determine policies for setting principles and objectives in setting General Service Retribution rates;
that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 245 of 2004 concerning Guidelines

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd8176f5-b2a9-44e3-995e-1752e761e406","actionData","errors"]