[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd7b52c8-11e5-41f5-8d08-c135fff26661","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-05-14","effective_date","2013-05-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERTIBAN OPERASIONAL - TEMPAT HIBURAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram dan nyaman diperlukan adanya penertiban mengenai operasional tempat hiburan yang mampu melindungi warga dan Prasarana Pemerintah Daerah beserta Kelengkapannya;\r\nBerdasarkan perkembangan zaman dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan tempat hiburan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menghormati hari besar keagamaan;\r\nSebagai Pedoman dalam pelaksanaannya, penertiban operasional tempat hiburan perlu diatur dalam Peraturan Daerah. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 3 Tahun 1997; Permenbudpar No. PM.91/HK.501/MKP/2010. \n Perda ini mengatur mengenai Penertiban Operasional Tempat Hiburan, meliputi: Maksud dan Tujuan; Objek dan Subjek; Perizinan; Pembinaan; Larangan Kegiatan Beroperasi pada Bulan dan Hari Suci atau Hari Besar Keagamaan; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013. \n Dengan ditetapkannya Perda ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Bupati harus disesuaikan dengan ketentuan Perda ini, paling lambat sejak berlakunya Perda ini. \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penertiban operasional tempat hiburan di Kabupaten Merangin. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan nyaman, serta untuk mengendalikan dan membatasi tempat hiburan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menghormati hari besar keagamaan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional tempat hiburan, memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Perizinan: Setiap penyelenggara tempat hiburan harus mendapatkan izin dari Bupati melalui KP2T. Penyelenggaraan organ tunggal, orkes, dan band untuk kepentingan pribadi yang tidak dikomersilkan harus mendapatkan izin dari kepolisian setempat.
Kewajiban Penyelenggara: Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan; mengatur tata ruang sesuai norma kesopanan; membina pekerja dan tamu; memiliki buku catatan pekerja; memasang papan nama usaha dan tata tertib; mematuhi peraturan ketenagakerjaan; memiliki APAR dan lampu darurat.
Larangan: Memperluas tempat untuk kegiatan asusila; dikunjungi oleh pelajar, PNS, TNI, dan POLRI (kecuali sedang bertugas); mengedarkan narkoba dan minuman beralkohol golongan A, B, dan C; menempelkan gambar-gambar yang merangsang. Penyanyi organ tunggal/orkes/band dilarang memakai busana minim. Dilarang melakukan perjudian dan mengkonsumsi narkoba.
Waktu Operasional: Mengatur waktu operasional untuk berbagai jenis tempat hiburan seperti kelab malam, diskotik, bar, karaoke, cafe, organ tunggal, bilyar, video game, dan panti pijat.
Larangan Operasi: Tempat hiburan dilarang beroperasi pada Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Waisak, dan Hari Raya Nyepi.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Bupati harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini, paling lambat sejak berlakunya peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
MERANGIN REGENCY
NUMBER 09 OF 2013
ON
OPERATIONAL RETRIBUTION OF ENTERTAINMENT VENUES
ISSUED BY
LEGAL AND ORGANIZATION SECTION OF THE SECRETARIAT
MERANGIN REGENCY
YEAR 2014

REGENT OF MERANGIN

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 09 OF 2013
ON
CONTROL OF OPERATIONAL ENTERTAINMENT VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MERANGIN,

Considering:

that in order to realize an orderly, peaceful and comfortable community life, it is necessary to have Control regarding the operation of entertainment venues that are able to protect citizens and the infrastructure of the Regional Government and its completeness;
that based on the development of the times and to accommodate the aspirations of the community, it is necessary to control and limit entertainment venues in order to maintain public order and respect major religious holidays;
that as a guideline in its implementation, the control of operational

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd7b52c8-11e5-41f5-8d08-c135fff26661","actionData","errors"]