[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd76393f-0ff2-42f2-b3eb-a151deeb08c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-06-19","effective_date","2016-08-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan - seleksi hakim ad hoc - hubungan industrial
2016
Peraturan Komisi Yudisial NO. 5, BN 2016 (1145): 15 hlm: jdih.komisiyudisial.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan UU Nomor 2 Tahun 2004. \n Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc HI adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016. \n Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15 dan lampiran hlm 16 sd 51) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang seleksi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial (HI) di Mahkamah Agung. Latar belakangnya adalah kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 untuk melakukan seleksi hakim ad hoc. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan seleksi secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel, serta menghasilkan hakim ad hoc HI yang bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan berintegritas.

\n\n

Proses seleksi meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara), penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR. Pendaftaran dilakukan setelah Komisi Yudisial menerima pemberitahuan lowongan dari Mahkamah Agung. Seleksi administrasi mencakup verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Uji kelayakan terdiri dari seleksi kualitas (tes obyektif, pembuatan karya tulis, studi kasus KEPPH dan hukum), seleksi kesehatan dan kepribadian (pemeriksaan kesehatan, profile assessment, rekam jejak), dan wawancara.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur persyaratan administrasi bagi calon hakim ad hoc HI, seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 30 tahun, pendidikan S-1 Hukum, pengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun, tidak pernah dipidana, bukan pengurus partai politik, melaporkan harta kekayaan kepada KPK, dan bersedia melepaskan jabatan struktural. Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan uji kelayakan.

","transitional_provisions","1. Nominator Calon Hakim ad hoc HI yang telah mengikuti seleksi di Kementerian Ketenagakerjaan sebelum Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, dinyatakan telah melalui tahapan administrasi dan tes obyektif serta berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JUDICIAL COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
SELECTION OF CANDIDATE JUDGES AD HOC FOR INDUSTRIAL RELATIONS
AT THE SUPREME COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 13 letter a of Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission, it is necessary to establish a Judicial Commission Regulation regarding the Selection of Candidate Judges ad hoc for Industrial Relations at the Supreme Court; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1985 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3316) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd76393f-0ff2-42f2-b3eb-a151deeb08c2","actionData","errors"]