[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd73c61f-1991-4c0e-a220-f1d45c45f7aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2015/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. \n Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2009; PP No 47 Tahun 2012; PP No 16 Tahun 2015; PERMEN BUMN No PER-05/MBU/2007; PERDA Kabupaten Bekasi No 6 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bekasi No 8 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenyelenggaraan Perpustakaan dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas dan Prinsip\r\n3.\tMaksud dan Tujuan\r\n4.\tRuang Lingkup\r\n5.\tSubjek\r\n6.\tHak dan Kewajiban\r\n7.\tProgram dan Bidang Kerja\r\n8.\tKelembagaan\r\n9.\tPembiayaan\r\n10.\tFasilitas\r\n11.\tPelaporan dan Evaluasi\r\n12.\tPeran Serta Masyarakat\r\n13.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n14.\tKetentuan Sanksi\r\n15.\tPengaduan dan Penyelesaian Sengketa\r\n16.\tKetentuan Peralihan\r\n17.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Bekasi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa hal penting, antara lain:

Asas dan Prinsip: Pelaksanaan TJSLP didasarkan pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterpaduan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, kemandirian, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Prinsipnya meliputi kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, keberpihakan, kemitraan, mutualistis, tidak diskriminatif, dan koordinatif.
Subjek Hukum: Setiap penanam modal dan/atau perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP.
Hak dan Kewajiban: Perusahaan berhak menetapkan program TJSLP yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi dan mendapatkan penghargaan/kemudahan. Perusahaan wajib menetapkan komitmen TJSLP dalam kebijakan perusahaan, menyusun rancangan kegiatan yang sesuai dengan prinsip TJSLP, dan berkoordinasi dengan OPD terkait.
Program dan Bidang Kerja: Program TJSLP meliputi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Bidang kerja meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, sarana dan prasarana keagamaan, peningkatan daya beli masyarakat, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, olah raga dan seni budaya, lingkungan hidup, dan bidang lain yang meningkatkan kualitas masyarakat.
Kelembagaan: Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelola TJSLP. Terdapat Forum Pelaksana TJSLP (FP-TJSLP), Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP, dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP.
Pembiayaan: Pembiayaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
Fasilitas: Pemerintah memberikan fasilitas berupa kemudahan pelayanan dan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
Pelaporan dan Evaluasi: Lembaga Pengelola TJSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap 6 bulan kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.\n3. Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Perusahaan BUMN dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa :\n a) Teguran;\n b) Peringatan tertulis; dan\n c) Pembatasan izin kegiatan usaha.\n3. Lembaga pengelola tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 6 OF BEKASI REGENCY REGIONAL GAZETTE YEAR 2015
REGENT OF BEKASI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

Considering:

that the implementation of sustainable development as an effort to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions in the Bekasi Regency area is an integral part of the administration of the Bekasi Regency Regional Government;
that the efforts as intended in letter a can be carried out well if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community;
that Corporate Social and Environmental Responsibility is a company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that benefits both the company

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd73c61f-1991-4c0e-a220-f1d45c45f7aa","actionData","errors"]