[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd702fb8-a866-4af7-ae6c-b9a279665501","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 127 \r\nhuruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan\r\nRetribusi Rumah Potong Hewan. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat\r\nakan kebutuhan daging yang aman, sehat, utuh dan halal\r\n(ASUH),perlu adanya pemeriksaan terhadap ternak yang\r\nakan dipotong (Pemeriksaan antemortem) dan pemeriksaan\r\nsetelah dipotong (Pemeriksaan postmortem). \r\nBahwa tarif retribusi pemotongan terhadap pelayanan\r\nrumah potong hewan tidak sesuai lagi dengan keadaan saat\r\nini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong\r\nNomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun\r\n2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Masa Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kedaluwarsa; Pembinaan dan Pengawasan; Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Daging; Tata Cara Pemotongan Hewan; Ketentuan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTabalong Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09)\r\n \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tabalong. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melindungi kepentingan masyarakat terkait kebutuhan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta menyesuaikan tarif retribusi pemotongan hewan dengan kondisi terkini.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan RPH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis hewan dan jenis pelayanan (penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan). Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPH, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran kewajiban retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TABALONG
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 12 OF 2018
CONCERNING
FEES FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 127 letter g of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate Fees for Slaughterhouses;
that in order to protect the public interest in the need for meat that is safe, healthy, intact and halal (ASUH), it is necessary to have an examination of livestock to be slaughtered (antemortem Examination) and an examination after slaughter (postmortem Examination);
that the slaughter fee rates for slaughterhouse services are no longer in accordance with the current situation, so it is necessary to readjust them;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd702fb8-a866-4af7-ae6c-b9a279665501","actionData","errors"]