Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keselamatan kapal. Peraturan ini berlaku bagi kapal berbendera Indonesia di atas GT 500 yang berlayar di perairan internasional atau di wilayah perairan Indonesia yang diatur dalam ketentuan internasional. Pemeriksaan keselamatan kapal meliputi pemeriksaan bangunan kapal, permesinan, peralatan keselamatan, dan instalasi radio. Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor dari Organisasi Yang Diakui. Sertifikat keselamatan kapal diberikan setelah kapal memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan. Peraturan ini juga mengatur jangka waktu dan pembaruan sertifikat keselamatan kapal, serta pengecualian bagi kapal perang, kapal negara, dan kapal non konvensi berbendera Indonesia.