[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd69d2fc-fff0-4a7e-96d6-780d3f52c367","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang PENGELOLAAN LIMBAH CAIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","PENGELOLAAN LIMBAH CAIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-limbah-cair
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK:	\n \n Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan ijin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Cair. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 08 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2004; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; KEMENKES No. 137/MENKES/Per/VIII/1977; KEMENKLH No. Kep-02/MENKLH/1988; KEMENDAGRI No. 48 Tahun 1993; KEMENKLH No. Kep-51/MENLH/10/1995; KEPMENKLH No. Kep-52/MENLH/10/1995; KEPMENLH No. Kep-58/MENKLH/10/1995; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 119 Tahun 1998; KEMENKLH No. 113 Tahun 2003; KEMENKLH No. 111 Tahun 2003; KEMENKLH No. 142 Tahun 2003; SK Gubernur Kalimantan Timur No. 26 Tahun 2002; PERDAKOT SAMARINDA No. 04 Tahun 2002; Surat MENKEU RI No. S-076/MK.10/2006 tanggal 29 Mei 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan limbah cair yang meliputi, antara lain : Objek dan Subjek Retribusi; Ketentuan Air Limbah; Kewajban Memiliki Izin; Saluran Air Limbah; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Dasar dan Besarnya Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah; Perizinan Pembuangan Air Limbah; Ketentuan Perizinan; Tata Cara dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Pembayaran dan Penetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Keberatan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Lingkungan Hidup.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Samarinda ini mengatur tentang pengelolaan limbah cair di wilayah Kota Samarinda. Latar belakang peraturan ini adalah pentingnya air sebagai sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup yang perlu dilindungi dari dampak yang merusak. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya melalui izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Kewajiban Izin:** Setiap badan usaha atau kegiatan usaha yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah.\n2. **Larangan Pembuangan Langsung:** Dilarang membuang air limbah langsung ke badan air atau sungai tanpa proses pengelolaan.\n3. **Baku Mutu:** Air limbah yang dibuang tidak boleh melebihi baku mutu yang ditetapkan.\n4. **Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL):** Setiap badan usaha wajib membuat IPAL sesuai standar baku mutu.\n5. **Saluran Air Limbah:** Pemerintah Kota menyediakan saluran umum dan khusus air limbah. Air limbah rumah tangga harus disalurkan melalui saluran yang tersedia.\n6. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah.\n7. **Retribusi:** Badan usaha yang membuang air limbah wajib membayar retribusi izin pembuangan air limbah dan retribusi pengolahan air limbah jika menggunakan IPAL milik Pemerintah Kota.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara perizinan, pembayaran retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, keberatan, pembukuan, pemeriksaan, dan sanksi.","transitional_provisions","1. Izin Pembuangan Air limbah usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Segala ketentuan yang berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan.\n2. Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini, akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5, 6, 7, 8 ayat (1) mengakibatkan kerugian pada Negara/ Daerah diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).\n4. Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) karena keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5% (satu Persen) setiap bulannya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER: 13 YEAR 2006
CONCERNING
WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA

\n\n \n \n

Considering:

that water is one of the natural resources that has a very important function
for the life and livelihood of humans, and to promote
public welfare, so that it is a basic capital and a major factor
of development;
that water is an important component of the environment for
the survival and life of humans and other living creatures;
That to prevent impacts that can damage the environment
human health and other living creatures require a permit
for wastewater disposal and wastewater retribution in line with supervision and
control of disposal facilities;
that in connection with letters a and b above, it is deemed
necessary to stipulate permits for wastewater disposal and wastewater retribution within
the city of Samarinda.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd69d2fc-fff0-4a7e-96d6-780d3f52c367","actionData","errors"]