[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd60c099-404a-4d2b-9138-b4bd571650df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2019","number","21","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2019/21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa produk hukum merupakan landasan\r\ndalam penyelenggaraan pemerintahan daerah\r\nsesuai dengan tugas dan wewenang unsur\r\npenyelenggara pemerintahan daerah, sehingga \r\npembentukannya harus selaras dengan \r\nkebutuhan penyelenggaraan pemerintahan\r\ndaerah. Untuk memberikan acuan bagi\r\npemerintahan daerah dalam pelaksanaan\r\npembentukan produk hukum daerah yang baik\r\ndan berkualitas, perlu diatur ketentuan \r\nmengenai tata cara pembentukan produk\r\nhukum dalam penyelenggaraan pemerintahan\r\ndaerah. Agar produk hukum daerah dapat\r\nberdaya guna dan berhasil guna dilakukan\r\npenjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan\r\ndaerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015 \n Produk Hukum Daerah berbentuk:\r\na. peraturan; dan \r\nb. penetapan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 54 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk memberikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, sehingga produk hukum daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Produk Hukum Daerah: Peraturan ini mengatur jenis-jenis produk hukum daerah yang meliputi peraturan (Perda, Perwali, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD).
Tata Cara Pembentukan Perda: Peraturan ini mengatur tahapan pembentukan Perda mulai dari perencanaan (Propemperda), penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
Tata Cara Pembentukan Perwali: Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan Perwali yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Tata Cara Pembentukan Peraturan DPRD: Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan Peraturan DPRD yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Fasilitasi dan Evaluasi: Peraturan ini mengatur proses fasilitasi oleh gubernur terhadap rancangan Perda, Perwali, dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan. Selain itu, juga diatur mengenai evaluasi terhadap rancangan Perda tertentu sebelum ditetapkan.
Nomor Register: Peraturan ini mengatur proses permohonan dan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda.
Penomoran dan Autentifikasi: Peraturan ini mengatur penomoran dan autentifikasi terhadap Produk Hukum Daerah.
Klarifikasi Produk Hukum Daerah: Peraturan ini mengatur proses klarifikasi Perda dan Peraturan Walikota oleh gubernur setelah diundangkan.
Penyebarluasan: Peraturan ini mengatur penyebarluasan Produk Hukum Daerah kepada masyarakat.
Peran Serta Masyarakat: Peraturan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda, Perwali, dan/atau Peraturan DPRD.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembentukan produk hukum daerah di Kota Palangka Raya dapat dilakukan secara lebih terencana, terpadu, dan sistematis, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
THE PROVINCE OF KALIMAΝΤΑΝ ΤΕNGAH

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 21 YEAR 2019
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that legal products constitute a foundation in the implementation of regional administration in accordance with the duties and authorities of the elements of the regional government administration, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of regional administration;
that in order to provide a reference for regional governments in the implementation of the formation of good and quality regional legal products, it is necessary to regulate provisions regarding the procedures for forming legal products in the implementation of regional administration;
that in order for regional legal products to be effective and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd60c099-404a-4d2b-9138-b4bd571650df","actionData","errors"]