[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd5c3c8b-dfa1-42a6-9536-71f065714e7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS-PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Muara Enim menimbulkan pertumbuhan Pemukiman sangat pesat yang mengakibatkan munculnya permasalahan tata ruang Perumahan dan Pemukiman, salah satunya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Mengatur mengenai ketentuan umum, kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru, peningkatan kualitas, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten, kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal, insentif-disinsentif, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023. \n Bupati Muara Enim akan menetapkan peraturan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh serta mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten. \n 49 hlm, Lampiran: 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam upaya pencegahan timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh baru serta meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh yang sudah ada. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk kriteria dan tipologi perumahan kumuh, serta langkah-langkah pencegahan dan peningkatan kualitas.\n\nPeraturan ini menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam menetapkan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, serta merencanakan dan melaksanakan penanganan melalui pola pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Pendanaan untuk upaya ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.\n\nPeraturan ini juga mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, diatur pula mengenai kerjasama dengan berbagai pihak, peran masyarakat, dan penerapan kearifan lokal dalam upaya penanganan perumahan kumuh.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang sedang disusun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
PREVENTION AND IMPROVEMENT OF SLUM HOUSING QUALITY
AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment and has the right to obtain health services;
that the growth and development of construction in various sectors in Muara Enim Regency has led to very rapid Settlement growth, resulting in problems with spatial planning of Housing and Settlements, one of which is Slum Housing and Slum Settlements;
that the Regency Government, in accordance with the provisions of laws and regulations, is authorized to carry out Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd5c3c8b-dfa1-42a6-9536-71f065714e7f","actionData","errors"]