[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd54cf37-d233-42bf-9af1-79e19c730e73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

surat - izin - perdagangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2012/ NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan keija perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha; Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. \r\n \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nSurat Izin Usaha Perdagangan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tKetentuan Perizinan;\r\n3.\tSanksi Administrasi;\r\n4.\tPenyidikan;\r\n5.\tKetentuan Pidana;\r\n6.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n7.\tKetentuan Peralihan;\r\n8.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Baubau ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan izin usaha perdagangan. Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, yang terdiri dari SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, dengan pengecualian untuk perusahaan yang melakukan kegiatan di luar bidang perdagangan, kantor cabang atau perwakilan, dan perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu. SIUP berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Indonesia dan diberikan kepada pemilik atau pengurus perusahaan. Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan evaluasi terhadap penerbitan SIUP. Penerbitan SIUP melibatkan pengajuan SP-SIUP dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar. Pemilik SIUP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang atau perwakilan, perubahan data perusahaan, kehilangan atau kerusakan SIUP, serta laporan kegiatan usaha jika diperlukan. Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan SIUP asli.","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, maka wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.","sanctions","1. Pemilik atau pengurus perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n3. Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.\n4. Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 9 OF 2013
ON
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment, business opportunities and employment opportunities, it is necessary to provide convenience in the implementation of Trading Business Licenses as business legality in the field of trade to the business community;
that the Regional Regulation of Bau-Bau City Number 23 of 2003 concerning Trading Business License Retribution needs to be reviewed in order to be adjusted to the Regulation of the Minister of Trade Number: 36/M-DAG/PER/9/2007 concerning the Issuance of Trading Business Licenses as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number: 39/M-DAG/PER/12/2011 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd54cf37-d233-42bf-9af1-79e19c730e73","actionData","errors"]