[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd4f4f8d-a7c3-4058-ba77-e270220ac4ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik","short_title","Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERIKSAAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN - BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK
2015
Peraturan BPK NO. 2, LN.2015/No.136, LL BPK : 10 hlm.
Peraturan BPK TENTANG Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK untuk dilaksanakan pemeriksaan. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; dan PP Nomor 5 Tahun 2009. \n Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; 2) pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan 3) penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015. \n Lampiran 3 lembar. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengatur tentang pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD. Latar belakangnya adalah kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.

\n\n

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\n\n

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban: Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja, serta rekapitulasi barang inventaris/modal dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan.
Pemeriksaan oleh BPK: BPK melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor BPK, kantor Kemendagri, kantor Pemda, dan/atau kantor partai politik. BPK dapat meminta partai politik untuk melengkapi dokumen jika diperlukan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan: BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPP/DPD/DPC partai politik, Kemendagri, dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan ini juga diserahkan kepada DPR/DPRD.
Tindak Lanjut: Partai politik wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima.

\n\n

Peraturan ini juga berlaku bagi partai politik lokal dengan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi partai politik lokal.

","transitional_provisions","1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku pada tahun 2017.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2015
CONCERNING
AUDIT OF ACCOUNTABILITY REPORTS
OF POLITICAL PARTIES' FINANCE ASSISTANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 2 of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board, the BPK is a state institution that is free and independent in auditing the management and accountability of state finance;
that state finance as referred to in letter a includes finance sourced from the State Revenue and Expenditure Budget and the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that based on the provisions of Article 34A paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, Political Parties are required to submit accountability reports on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd4f4f8d-a7c3-4058-ba77-e270220ac4ca","actionData","errors"]