[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd4b7d3b-315b-4d86-8009-a5654c237345","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETAHANAN PANGAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak tanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 200,6, tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka pertu dibentuka Badan Ketahanan Pangan \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2007; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kab. Buton Utara No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Buton Utara No. 8 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Badan ini bertugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

Fungsi Badan Ketahanan Pangan meliputi penyiapan, pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan. Badan ini juga melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kelompok jabatan fungsional.

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan mencakup pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan; pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi pangan; pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan, distribusi, harga pangan strategis, penganekaragaman konsumsi pangan, dan penanggulangan kerawanan pangan; pengendalian mutu dan keamanan pangan; penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan penyediaan akses dan distribusi pangan, pengendalian daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; pelayanan teknis dan administrasi terkait peningkatan ketahanan pangan di provinsi; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang dilimpahkan pemerintah; serta pengelolaan administrasi umum.

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\n2. Dalam hal pengembangan Organisasi Badan ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2009

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF THE FOOD SECURITY AGENCY
NORTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that as a follow-up to Regulation
Government Number 68 of 2002 concerning Food
Security and Government Regulation Number 83
of 2006, concerning the Food Security
Council, it is necessary to establish a Food
Security Agency;
that in connection with the intent of letters a
and b above, it is necessary to stipulate by
Regional Regulation concerning the Organization of the Food
Security Agency of North Buton Regency.

Remembering:

Law Number 8 of 1974 concerning
Principles of Employment (State Gazette of the
Republic of Indonesia Year 1974 Number 55
Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia Number 3041) as amended by
Law Number 43 of 1999 (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd4b7d3b-315b-4d86-8009-a5654c237345","actionData","errors"]