[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd41fcca-40d3-404e-ba69-6bc6c92713d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan dan kawasan permukiman
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal,\r\nberkehidupan yang layak, dan mendapatkan lingkungan\r\nhidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar\r\nmanusia; bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang\r\nkurang memerhatikan keseimbangan bagi kepentingan\r\nmasyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan\r\nkesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang\r\nlayak dan terjangkau beserta prasarana sarana utilitas\r\nyang memadai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b dan Pasal\r\n49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,\r\nPemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan\r\nurusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman\r\nyang menjadi kewenangan daerah; ahwa berdasarkan ketentuan huruf D Lampiran UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi\r\nUndang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk\r\nmenyusun Peraturan Daerah di bidang perumahan dan\r\nkawasan permukiman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan, Tugas dan Wewenang, Penyelenggaraan Perumahan, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, Penyediaan Tanah, Pendanaan dan Pembiayaan, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Tanah Kaveling, Hak dan Kewajiban, Peran Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024. \n 103 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);\n\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah hak setiap orang untuk bertempat tinggal layak, pertumbuhan wilayah yang kurang seimbang, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi pemangku kepentingan, terutama MBR. \n\nKetentuan substansial mencakup pembinaan oleh Bupati, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah Daerah bertugas menyusun kebijakan dan strategi, melaksanakan operasionalisasi kebijakan, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, serta mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berwenang menyusun basis data perumahan, menyusun peraturan perundang-undangan, memberdayakan pemangku kepentingan, mencadangkan tanah, menyediakan prasarana, memfasilitasi kerja sama, menetapkan lokasi perumahan kumuh, dan memfasilitasi peningkatan kualitas perumahan kumuh. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\na. produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;\nb. ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; dan\nc. ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah berlaku ketentuan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang membangun Perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman;\n2. Badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

JEPARA REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to reside, have a decent life, and obtain a good and healthy environment as a basic human need;
that regional growth and development that does not pay attention to the balance for the interests of low-income communities results in difficulties for people to obtain decent and affordable housing along with adequate environmental infrastructure and facilities;
that based on the provisions of Article 18 letter b and Article 49 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd41fcca-40d3-404e-ba69-6bc6c92713d6","actionData","errors"]