[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd3eee8f-475d-42fe-bf5e-5aef520d8595","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2014 tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat\r\n(1) bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam\r\nkebakaran. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; \r\n13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor .Per 04/Men/1980 tentang keselamatan tenaga keja; \r\n14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02/Men/1982 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis;\r\n 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: \r\n16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan: Untuk memungut retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Wajib Retribusi: Orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Golongan Retribusi: Termasuk golongan retribusi jasa umum.
Tata Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa: Jumlah alat, jenis alat, dan jenis tempat.
Tarif Retribusi: Dihitung dari hasil perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran di setiap jenis tempat dikali besarnya tarif per unit per tahun. Tarif bervariasi berdasarkan jenis tempat (ruang usaha, kendaraan bermotor) dan jenis alat (racun api ringan/berat, fire hydrant, sprinkler).
Kewajiban: Setiap orang/badan yang memiliki ruangan atau kendaraan yang berpotensi kebakaran wajib memiliki alat pemadam kebakaran.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah pelayanan tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi Terutang: Saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).
Tata Cara Pembayaran: Retribusi harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 tahun.
Tata Cara Penagihan: Melalui pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kadaluarsa: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
ABOUT
FEE FOR INSPECTION OF FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

Considering:

that to implement the provisions in Article 156 paragraph (1) that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the fee for inspection of fire extinguishers.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd3eee8f-475d-42fe-bf5e-5aef520d8595","actionData","errors"]