[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd3dd89a-8219-493d-9570-bbdc8ce8ee62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2019 tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PEMERIKSAAN - ALAT PEMADAM
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menjamin keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran agar dapat berfungsi dengan baik; Masyarakat Kota Sungai Penuh telah berpartisipasi dalam pencegahan bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran yang pelayanan pemeriksaannya dapat dipungut retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah; Untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Sungai Penuh sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010. \n Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Perhitungan; Peninjauan Tarif; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; Intensif Pemungutan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019. \n 11 hlmn; 3 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama Retribusi: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Objek Retribusi: Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Penggolongan Retribusi: Retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Berdasarkan jenis, jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, dan frekuensi penggunaan jasa.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif: Ditetapkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran (detail tarif tercantum dalam Pasal 8).
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat pemeriksaan alat pemadam kebakaran diselenggarakan.
Tata Cara Perhitungan: Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Masa Retribusi: Jangka waktu 1 tahun.
Saat Retribusi Terutang: Saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).
Penentuan Pembayaran: Retribusi terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUNGAI PENUH
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 7 OF 2019
ON
RETRIBUTION FOR FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to ensure the safety of life from fire hazards and improve services to the community, it is necessary to inspect fire extinguishers so that they can function properly;
that the community of Sungai Penuh City has participated in preventing fire hazards by providing fire extinguishers whose inspection services can be charged retribution to increase regional revenue;
that for legal certainty in the implementation of Retribution collection for Fire Extinguisher Inspection services in Sungai Penuh City in accordance with Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate it by a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd3dd89a-8219-493d-9570-bbdc8ce8ee62","actionData","errors"]