[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd31f21f-d157-44b5-934d-86936273dfcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-12-02","effective_date","2025-02-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

proyek-infrastruktur
2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 19, BN.2025 (1050)/4 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian TENTANG Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam\r\nmelaksanakan proyek atau program sesuai dengan\r\npemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan\r\nsinkronisasi proyek atau program di bidang energi,\r\npangan, dan air guna mendukung target swasembada\r\npangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan\r\nnelayan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,\r\nperlu dilakukan penambahan daftar proyek strategis\r\nnasional selain yang tercantum dalam lampiran Peraturan\r\nMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16\r\nTahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan\r\nMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7\r\nTahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis\r\nNasional;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang\r\nPenambahan Daftar Proyek Strategis Nasional;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian\r\nNomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian\r\nNomor 15 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang daftar Proyek Strategis Nasional \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air. Kebijakan ini menetapkan penambahan daftar Proyek Strategis Nasional. Penambahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang telah ada sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar Proyek Strategis Nasional yang baru ditambahkan mencakup Program Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang berasal dari hasil Penertiban Kawasan Hutan Nasional, serta Program Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 19 OF 2025

CONCERNING

ADDITION TO THE LIST OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd31f21f-d157-44b5-934d-86936273dfcc","actionData","errors"]