[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd25e1d5-880d-49a2-bfea-5514410f1463","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2009 No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilaksanakan secara tertib,\r\nefisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan\r\nazas keadilan dan kepatutan;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 tahun 2003 yang\r\nmengatur mengenai Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban\r\nKeuangan Daerah Kota Pekalongan dipandang sudah tidak sesuai lagi,\r\nsehingga perlu dikaji dan menyusun kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a\r\ndan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokokpokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-\r\nDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa\r\nTengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nKota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 551);\r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000\r\ntentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4048);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan\r\ndan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4421) ;\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4844);\r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas\r\nWilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan\r\nKabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik\r\nIndonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3381);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan\r\nKeuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4028);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),\r\nsebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan\r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4502);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi\r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4578);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan\r\nPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,\r\nDan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada\r\nMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,\r\nPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;\r\n26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5\r\nTahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat\r\ndan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat,\r\nKota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nPekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);\r\n27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota\r\nPekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2) \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:\r\na. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;\r\nb. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan\r\npihak ketiga;\r\nc. penerimaan daerah;\r\nd. pengeluaran daerah;\r\ne. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,\r\nbarang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan\r\npada perusahaan daerah;\r\nf. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan\r\nPengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:\r\na. asas umum pengelolaan keuangan daerah;\r\nb. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;\r\nc. struktur APBD;\r\nd. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;\r\ne. penyusunan dan penetapan APBD;\r\nf. pelaksanaan dan perubahan APBD;\r\ng. penatausahaan keuangan daerah;\r\nh. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;\r\ni. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;\r\nj. pengelolaan kas umum daerah;\r\nk. pengelolaan piutang daerah;\r\nl. pengelolaan investasi daerah;\r\nm. pengelolaan barang milik daerah;\r\nn. pengelolaan dana cadangan;\r\no. pengelolaan utang daerah;\r\np. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah ;\r\nq. penyelesaian kerugian daerah;\r\nr. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;\r\ns. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7\r\nTahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah Kota\r\nPekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2003 Seri D Nomor 32), dicabut\r\ndan dinyatakan tidak berlaku. \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2003 Seri D Nomor 32).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk:

\n\n

1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

\n\n

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.

\n\n

3. Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab.

\n\n

4. Penyusunan dan Penetapan APBD: Proses penyusunan APBD meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, yang kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

\n\n

5. Pelaksanaan dan Perubahan APBD: Pelaksanaan APBD harus didasarkan pada prinsip hemat, efektif, dan efisien. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD atau keadaan darurat.

\n\n

6. Pengelolaan Kas Umum Daerah: Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

\n\n

7. Pengelolaan Piutang Daerah: Setiap piutang daerah harus diselesaikan dengan tepat waktu, dan piutang yang tidak dapat diselesaikan dapat dihapuskan sesuai ketentuan.

\n\n

8. Pengelolaan Investasi Daerah: Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

\n\n

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pengamanan.

\n\n

10. Pengelolaan Dana Cadangan: Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

\n\n

11. Pengelolaan Utang Daerah: Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

","transitional_provisions","Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah Kota Pekalongan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PEKALONGAN CITY
YEAR 2009 NUMBER 10

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT
PEKALONGAN CITY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the management of regional finance must be carried out in an orderly, efficient, effective, transparent and responsible manner, taking into account the principles of justice and fairness;
that Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2003 governing the Principles of Management and Accountability of Pekalongan City Regional Finance is deemed no longer appropriate, so it needs to be reviewed and redrafted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning the Principles of Regional Finance Management;

In view of:

Law Number 16 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd25e1d5-880d-49a2-bfea-5514410f1463","actionData","errors"]