[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd25c378-5016-4131-aa3d-1b26cdfb4395","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, BD.2023/No.3, LL KAB SEKADAU : 8 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalarn \r\nhal pemetaan urusan pemerintahan maka urusan \r\nperizinan tidak dapat di gabungkan dengan urusan \r\nPemerintahan lainnya; \n Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsidan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283).\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). \n perubahan nomenklatur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPMTSP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2023 \r\n \n 8 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur.

\n\n

Perubahan ini didasarkan pada pemetaan ulang dan perhitungan ulang tipologi scoring urusan pemerintahan yang diajukan oleh Dinas/Badan, berdasarkan perhitungan variabel umum dan variabel teknis. Pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Urusan pemerintahan bidang perizinan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021, menegaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal secara mandiri.
Sub urusan kebakaran yang semula berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kini dibentuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah yang mandiri.
Perubahan nomenklatur pada Dinas/Badan yang melakukan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, serta sub urusan kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan pemetaan urusan pemerintahan yang serumpun.

","transitional_provisions","1. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.\n2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Sekadau No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/261988/perda-kab-sekadau-no-9-tahun-2020","45661864-5088-4816-ad29-720ae75d52e3","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEKADAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING THE FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 38 of Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Region, in the event of mapping governmental affairs, licensing affairs cannot be combined with other Governmental affairs;
based on the provisions of Article 4 paragraph (3) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2020 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Provincial and Regency/City Fire and Rescue Services, and the provisions of Article 22 explain that the Regional Fire and Rescue Service is formed as an independent

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd25c378-5016-4131-aa3d-1b26cdfb4395","actionData","errors"]