[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd223d2e-705a-4a13-83b8-3d2b8af21d1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksanaan pendirian dan pengelolan badan usaha milik desa perlu diatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa; Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahuun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 39 Tahun 2010; Perda Kab. Lebak No. 6 Tahun 2004; Perda Kab. Lebak No. 14 Tahun 2006. \n Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa meliputi sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Anggaran Dasar; 3. Pengelolaan; 4. Pembinaan; 5. Pengawasan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lebak. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi perdesaan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa yang memuat penetapan pendirian, maksud dan tujuan, serta besarnya penyertaan modal.
Syarat pembentukan BUMDes meliputi inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat, potensi usaha ekonomi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya desa dan manusia, serta peningkatan pendapatan masyarakat dan desa.
Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari penasihat/komisaris (Kepala Desa) dan pelaksana operasional/direksi. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan masa jabatan 4 tahun.
Pengelolaan BUMDes berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan, hak dan kewajiban pengurus, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
Jenis usaha BUMDes meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil/rumah tangga.
Modal BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga.
Bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan keuntungan bersih sesuai sistem akuntansi perusahaan. Kerugian menjadi tanggung jawab BUMDes.
BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.
Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban kepada Penasihat/Komisaris, yang kemudian dilaporkan kepada BPD dan masyarakat.
Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan manajemen serta sumber daya manusia.
BPD dan Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

","transitional_provisions","1. BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF LEBAK REGENCY
NUMBER 9 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
GUIDELINES ON PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LEBAK,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the financial capacity of the Village Government in the administration of government and increase public income through various community economic activities in rural areas, village-owned enterprises are established according to the needs and potential of the village;
that in order to provide guidelines for the implementation of the establishment and management of village-owned enterprises, it is necessary to regulate the procedures for the establishment and management of village-owned enterprises;
that based on the Provisions of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd223d2e-705a-4a13-83b8-3d2b8af21d1a","actionData","errors"]