[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd189a4f-d779-4331-8268-496859f57472","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bantuan Kedinasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","short_title","Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-09-13","effective_date","2018-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d2457f0-72e1-40ea-a8c2-57f00d04a514","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Peraturan BPKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Kedinasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 4, BN 2018/ NO 1548; PERATURAN.GO.ID; 20 HLM
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Bantuan Kedinasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2055).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan ini mengatur tentang bantuan kedinasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakangnya adalah pentingnya bantuan kedinasan dalam memperlancar pelayanan administrasi pemerintah di bidang keuangan dan pembangunan, serta perlunya pengaturan yang tertib, profesional, dan akuntabel.

\n\n

Tujuan bantuan kedinasan adalah untuk memperlancar tugas dan fungsi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Mitra Kerja demi terwujudnya kinerja program dan pembangunan nasional. BPKP dapat memberikan bantuan kedinasan kepada Mitra Kerja yang memenuhi syarat, seperti ketidakmampuan Mitra Kerja untuk melaksanakan sendiri keputusan atau tindakan, kurangnya tenaga atau fasilitas, atau kebutuhan akan laporan hasil pengawasan dari BPKP.

\n\n

Mitra Kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPKP. Kepala BPKP berwenang menerima atau menolak permintaan tersebut, dengan mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Utama BPKP, Deputi Kepala BPKP, atau Kepala Perwakilan BPKP. Prioritas diberikan pada pencapaian target kinerja BPKP, penugasan strategis nasional, dan penugasan dari Pemangku Kepentingan Utama BPKP. Sekretaris Utama BPKP, Deputi Kepala BPKP, atau Kepala Perwakilan BPKP wajib menjawab permintaan bantuan secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah surat diterima.

\n\n

Biaya bantuan kedinasan dapat bersumber dari anggaran Mitra Kerja, dengan standar biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, standar biaya masukan BPKP, atau standar biaya Mitra Kerja. Pengelolaan kegiatan bantuan kedinasan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, selektif, tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap pegawai BPKP dilarang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2055) dan seluruh ketentuan pelaksanaannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1548, 2018

REGULATION OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
OFFICIAL ASSISTANCE WITHIN THE
FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

Considering:

that the provision of official assistance to working partners plays a sufficiently important and strategic role in facilitating government administration services, especially in the areas of finance and development as an inseparable part of efforts to realize good governance and prevent corrupt, collusive, and nepotistic practices;
that the provision of official assistance to working partners within the Financial and Development Supervisory Agency is carried out in an orderly and professional manner, and can be accounted for, both in procedures, controls, and management of official

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd189a4f-d779-4331-8268-496859f57472","actionData","errors"]