[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd105a9f-4823-47e2-9141-a1c1c1e286e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR
2013
Qanun NO. 11, LD.2013/No.11
Qanun TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu dilaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR No. 5 Tahun 2008. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Maksud dan Tujuan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur untuk periode 2012-2017. RPJM ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten. RPJM ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJM Kabupaten 2012-2017 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. SKPK wajib melaksanakan program RPJM yang dituangkan dalam Renstra SKPK, dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten. Bappeda Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM ke dalam Renstra SKPK.

Maksud penyusunan RPJM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Renstra SKPK, sebagai landasan bagi DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan penyusunan RPJM adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya pembangunan, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan, serta menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF ACEH TIMUR REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN OF ACEH REGENCY
EAST YEAR 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE REGENT OF EAST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that a regional mid-term development plan is needed in order to determine the direction and priorities of development as a whole, which will be carried out in stages to realize a just and prosperous society as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the development carried out in East Aceh Regency is an effort by all components within the East Aceh Regency Government to achieve the goals of the East Aceh Regency Government within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in order to implement the provisions of Article 150 paragraph (3) letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd105a9f-4823-47e2-9141-a1c1c1e286e8","actionData","errors"]