Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan ini mencabut: 1. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 6).

Qanun ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur untuk periode 2012-2017. RPJM ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten. RPJM ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJM Kabupaten 2012-2017 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. SKPK wajib melaksanakan program RPJM yang dituangkan dalam Renstra SKPK, dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten. Bappeda Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM ke dalam Renstra SKPK.

Maksud penyusunan RPJM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Renstra SKPK, sebagai landasan bagi DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan penyusunan RPJM adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya pembangunan, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan, serta menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas.

(-)

(-)