[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd0ec099-0625-4901-ace5-7afbd0a9a9e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dana Siap Pakai Pada Keadaan Darurat Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Dana Siap Pakai Pada Keadaan Darurat Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

darurat bencana - dana siap pakai
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6, TLD NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Dana Siap Pakai Pada Keadaan Darurat Bencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Poso termasuk salah satu daerah yang mengalami indeks tingkat rawan bencana tinggi, sehingga untuk mempercepat Penanggulangan Bencana diperlukan Dana Siap Pakai. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Kepala BNPB No.6A Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana siap pakai, pengelolaan dana siap pakai, pemantauan dan pelaporan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Penjelasan : 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Poso, yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanggulangan bencana dengan ketersediaan dana yang memadai.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Sumber Dana: Dana penanggulangan bencana berasal dari APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD.\n- Penggunaan Dana: Dana Siap Pakai digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, serta penampungan dan hunian sementara.\n- Pengelolaan Dana: Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola Dana Siap Pakai sebagai Pengguna Anggaran. BPBD bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana secara teknis, melakukan pengkajian cepat, mengidentifikasi dampak, memenuhi kebutuhan dasar korban, dan melaksanakan pemberian bantuan dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa.\n- Larangan: Pejabat Pengelola/Pengguna Dana Siap Pakai dilarang menggunakan dana di luar ketentuan dan tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan.\n- Pemantauan dan Pelaporan: Pemantauan dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD bersama Perangkat Daerah terkait, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.\n- Pengawasan: Bupati dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Siap Pakai.\n- Laporan Pertanggungjawaban: Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Siap Pakai kepada Bupati melalui Kepala BPBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pejabat Pengelola/Pengguna Dana Siap Pakai yang menyalahgunakan Dana Siap Pakai pada keadaan Darurat Bencana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\n2. Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
STANDBY FUNDS IN A STATE OF
DISASTER EMERGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POSO,

Considering:

that based on the topography of the Poso Regency area, it is one of the regions experiencing a high disaster-prone level index, so that Standby Funds are needed to accelerate Disaster Management;
that in order to follow up the provisions of Article 6 paragraph (3) of Government Regulation Number 22 of 2008 concerning Funding and Management of Disaster Assistance, it is necessary to prepare Guidelines for the Use of Standby Funds in Emergency Handling;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Standby Funds in a Disaster Emergency;

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd0ec099-0625-4901-ace5-7afbd0a9a9e2","actionData","errors"]