Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2020

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penerbitan Berita Negara Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Pengajuan Permohonan Penerbitan: Permohonan diajukan secara tertulis oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 20 hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
2. Pemeriksaan Permohonan Penerbitan: Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian antara salinan naskah asli dengan soft copy. Jika lengkap, Putusan dicatat dalam buku register Penerbitan. Jika tidak lengkap, dilakukan koordinasi dengan pejabat Mahkamah Konstitusi.
3. Penerbitan Berita Negara: Direktur Jenderal menerbitkan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas paling lambat 10 hari kerja sejak Permohonan Penerbitan diterima.
4. Penyampaian Salinan: Salinan naskah asli Putusan yang telah diterbitkan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dan satu salinan disimpan sebagai arsip.
5. Sistem Informasi: Berita Negara yang telah diterbitkan dimuat dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)