[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd0cf5f9-cea4-4276-9587-a8bf92f2aad7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kode-Etik-Auditor-Inspektorat Jenderal-Departemen Pekerjaan Umum
2006
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 4, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi; \r\nb. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik auditor sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor; \n 1.\tUndang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; \r\n2.\t Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; \r\n3.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; \r\n4.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;\r\n5.\tPeraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;\r\n6.\tKeputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;\r\n7.\tKeputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; \r\n8.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; \r\n9.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; \r\n10.\tKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; \r\n11.\tKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; \r\n \n Maksud ditetapkannya kode etik auditor adalah tersedianya pedoman bagi para auditor untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2006. \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

Tujuan dari kode etik auditor adalah untuk melindungi auditor dari pengaruh pihak lain, memotivasi pengembangan profesi auditor, dan mencegah perilaku tidak etis. Kode etik ini berlaku bagi auditor dan PNS/petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip audit yang harus ditaati oleh auditor meliputi integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi. Auditor wajib menjaga perilaku dengan mentaati aturan organisasi dan Departemen, menjunjung tinggi tujuan organisasi, menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Departemen, menjunjung tinggi kejujuran, bertanggung jawab dalam menggunakan data/informasi, berani mengungkapkan fakta, meningkatkan keahlian, dan menyimpan rahasia jabatan.

Peraturan ini juga mengatur hubungan sesama auditor, hubungan auditor dengan pihak yang diperiksa, pembentukan Dewan Kode Etik Auditor, pengaduan atas pelanggaran kode etik, serta larangan bagi auditor seperti menyalahgunakan kewenangan, terlibat dalam kegiatan melanggar hukum, dan menerima hadiah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini berakibat dikenakannya sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.\n2. Hukuman disiplin bagi PNS diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER: 04/PRT/M/2006
ON
CODE OF ETHICS FOR AUDITORS
INSPECTORATE GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out the main tasks and functions of the Inspectorate General of the Department of Public Works in a professional and accountable manner, it is necessary to have auditors who have high integrity, competence, objectivity, and independence;
that to support the continuity of fulfilling the requirements for auditors as referred to in letter a, it is deemed necessary to have a code of ethics for auditors as a basis for behaving in carrying out their duties and functions as auditors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd0cf5f9-cea4-4276-9587-a8bf92f2aad7","actionData","errors"]