[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd06312a-821a-4b48-9d51-871e1c6cd8f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jalan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 No.10/ TLD No.149
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1990; UU No 18 Tahun 1999; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa akali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 27 tahun 1999; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PP No 87 Tahun 2014; perda Kab Kendal No 14 tahun 2007; Perda Kab Kendal 5 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : \r\nRuang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan:\r\na. jalan umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; dan\r\nb. jalan khusus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jalan menetapkan kerangka hukum untuk penyelenggaraan jalan di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah bahwa jalan merupakan prasarana transportasi penting untuk pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban hukum, peran masyarakat, pelayanan yang optimal, serta sistem jaringan jalan yang berdaya guna untuk mendukung sistem transportasi terpadu.

Peraturan ini mengatur jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diklasifikasikan berdasarkan status (jalan kabupaten dan jalan desa), sistem jaringan jalan (primer dan sekunder), fungsi (kolektor, lokal, lingkungan), dan kelas jalan. Wewenang penyelenggaraan jalan berada pada Pemerintah Daerah untuk jalan kabupaten dan jalan desa, serta pada pemerintah desa untuk jalan desa. Penyelenggaraan jalan umum meliputi pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dan daerah pemasaran, serta menjangkau desa-desa terpencil.

Ketentuan substansial mencakup persyaratan teknis jalan (kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas), bagian-bagian jalan (Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan), dan pemanfaatan bagian-bagian jalan (bangunan utilitas, penanaman pohon, prasarana moda transportasi lain). Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan memerlukan izin dari Bupati. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.\n2. Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi.\n4. Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
ON
ROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n

Considering:

that the road as one of the transportation infrastructure is an important element in the development of national and state life and in promoting the welfare of society;
that the road as part of the national transportation system has an important role, especially in supporting the economic, social and cultural fields as well as the environment and is developed through a regional development approach in order to achieve balance and equitable development in the region;
that based on Article 16 paragraph (1) of Law Number 38 of 2004 concerning Road, the authority of the regency government in road management includes the management of regency roads and village roads;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd06312a-821a-4b48-9d51-871e1c6cd8f9","actionData","errors"]